ASN Dipindah ke IKN Mulai Agustus 2024, Berikut Daftar 38 K/L Masuk Gelombang I

Anas mengatakan, K/L yang menjadi prioritas pertama ditentukan berdasarkan perannya yang dianggap penting untuk menunjang kinerja Presiden.Selain berdasarkan tingkat peran penting, pemindahan ASN K/L didasarkan oleh kesiapan hunian. Anas memastikan saat ini gedung-gedung hunian sudah banyak yang berdiri dengan cepat.

Kemenpan RB sudah mengkomunikasikan rencana pemindahan ASN K/L itu dengan para sekretaris jenderal (sekjen)."Kemenpan RB, kami termasuk yang pertama ini," katanya.

Anas menjelaskan, pemindahan ASN K/L ke IKN bakal menempuh tiga penapisan atau penyaringan. Ketiga penapisan itu dilakukan guna menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik. Dengan penapisan itu akan ada tiga kelompok prioritas K/l yang bakal diprioritaskan untuk pindah terlebih dahulu ke IKN.

Penapisan pertama adalah mengidentifikasi seberapa penting peran strategis sebuah K/l. Misalnya, ada kementerian yang harus berlokasi di tempat presiden berada.

Penapisan kedua adalah K/l yang memiliki dukungan atas pengambilan keputusan. Selain itu, K/l yang juga berperan sebagai sistem pertahanan dan keamanan.

Penapisan ketiga adalah K/l yang memiliki peran untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dalam kegagalan pelaksanaan tugas.

Dari penapisan itu, diputuskan terdapat sebanyak 179 eselon I dari 38 K/l yang masuk ke dalam prioritas pertama. Lalu, sebanyak 91 eselon I dari 29 K/L yang masuk ke dalam prioritas kedua. "Prioritas ketiga adalah 378 unit eselon I di 59 kementerian lembaga," ucapnya.
 

Walaupun bakal banyak ASN pemerintahan pusat yang dipindahkan, Anas memastikan Jakarta tetap dijadikan sebagai kota bisnis. IKN hanya menjadi kota pemerintahan yang terus bergerak. "Ini sudah dibahas berkali-kali bersama para sekjen di seluruh kementerian," tukasnya.

Berikut Daftar 38 Kementerian/Lembaga yang masuk prioritas pertama pindah ke IKN:

1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum dan HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PANRB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominio
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP