5 Fakta UU Perampasan Aset yang Resmi Disahkan DPR
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Berikut lima fakta UU Perampasan Aset yang resmi disahkan DPR:
1. Resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR
DPR secara resmi menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Sidang tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
2. Akan dibentuk Badan Pengelola Perampasan Aset
Setelah UU tersebut disahkan, pemerintah akan mendorong pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, badan tersebut akan berdiri terpisah dari lembaga penegak hukum.
Menurut dia, pemisahan itu diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman seusai rapat paripurna.
3. Pengelolaan aset dipisahkan dari penegak hukum
Habiburokhman menjelaskan, pemisahan badan pengelola aset dengan aparat penegak hukum juga telah diterapkan di sejumlah negara.
Dia mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memiliki pemisahan antara badan pengelola hasil perampasan aset dengan lembaga penegak hukum.
"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ujarnya.
4. Dibentuk Badan Pengawas Perampasan Aset
Selain badan pengelola, UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan kedua, yakni Badan Pengawas Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan, badan tersebut bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Pembentukan badan pengawas ini juga menjadi respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.
5. Mencegah UU Perampasan Aset menjadi alat penindasan dan pemerasan
Habiburokhman menegaskan, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset diperlukan untuk memastikan undang-undang tersebut tidak digunakan sebagai alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.


















