Mensos Saifullah Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Foto: Dok Kemensos
JAKARTA, (ERAKINI) - Program Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025, membutuhkan sekitar 700 tenaga pengajar yang telah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jumlah ini disesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di seluruh Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya kira-kira 700an,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).
Proses seleksi tenaga pengajar akan melibatkan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen. Sebanyak 60 ribu guru PPG Prajabatan akan diseleksi berdasarkan kedekatan lokasi domisili mereka dengan Sekolah Rakyat yang ada.
Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Usulan ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 - 10 hektare,” kata Mensos.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus PPG. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujar M Nuh.
Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 ini juga menegaskan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan, tetapi juga menyiapkan para siswa sebagai agen perubahan untuk memutus rantai kemiskinan. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.
Meskipun didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali keterampilan digital masa kini. “Jadi anak-anak SMA atau SMP nanti itu sudah kita kenalkan dengan coding, cybersecurity, data sains dan sebagainya,” kata M Nuh.