Wapres saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). Foto: Setwapres
JAKARTA, (ERAKINI) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya Forum Mujadalah Kiai Kampung sebagai wadah aspirasi para kiai atau ulama dalam menyuarakan suara masyarakat di desa-desa.
Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan.
“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah (kewajiban kolektif), dimana di antara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan dharar (bahaya) atau permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non muslim,” ujar Wapres saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Khususnya melalui Forum Mujadalah Kiai Kampung. Sebab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum memang merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.
Lebih dari itu, pada kesempatan itu Wapres juga mengharapkan Forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.
“Tapi gerakannya jangan hanya sekali pertemuan sudah selesai. Bagaimana itu keberlanjutannya, atau kontinuitasnya,” katanya.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemerintah saat ini tengah gencar menggalakkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Termasuk melalui pengembangan UMKM, hilirisasi produk pangan, penumbuhan para off taker (pemasok) produk pertanian, pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta pelibatan pondok-pondok pesantren.
“Hal ini memang harus didukung dengan ide-ide dan ada gerakan (seperti dari Mujadalah Kiai Kampung), sehingga nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga terus ada keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Wakil Ketua Harian Mujadalah Kiai Kampung Wahyu Muryadi melaporkan bahwa Mujadalah Kiai Kampung baru saja menggelar acara pertemuan pada 18 November 2023 di Kastil Atamimi Palace, Malang, Jawa Timur. Pada pertemuan yang dihadiri sekitar 300 kiai kampung dari seluruh Indonesia ini, membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di perdesaan.
“Kenapa muncul istilah kiai kampung, karena memang kami menganggap merekalah yang paling tahu realitas dan problem sosial di sekitarnya,” ungkap Wahyu.
Wahyu mengungkapkan bahwa acara Mujadalah Kiai Kampung juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap para kiai kampung yang kehidupannya dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Banyak sekali persoalan- persoalan yang terjadi di perdesaan, itu yang sangat mendasar sekali menyangkut hajat hidup mereka. Bahkan untuk makan, papan, sandang, pangan itu agak susah, itu masih terjadi,” paparnya.
Oleh karena itu, acara tersebut diharapkan menjadi saluran untuk melaporkan kepada pemerintah berbagai permasalahan yang dihadapi para kiai kampung dan masyarakat desa pada umumnya.
“Termasuk eskalasi masalah konflik tanah yang dihadapi masyarakat di daerah-daerah. Ini yang menjadi concern, di samping juga masalah guru ngaji, fasilitas guru ngaji, fasilitas madrasah, fasilitas pendidikan, termasuk hal-hal yang mengandung potensi konflik,” sebut Anggota Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung, Sastro Al Ngatawi.
“Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghadap kepada Pak Wapres guna menyampaikan berbagai keluhan para kiai kampung. Misalnya terkait masalah pupuk, karena mereka rata-rata adalah petani,” tambahnya.
Hadir pada pertemuan ini, Ketua Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung Habib Najib Salim At Tamimi, Wakil Ketua Dewan Pembina Satya W Yudha, dan Anggota Dewan Pembina/Koordinator Acara Effendi Ghazali.
