JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat internal guna membahas opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk sekolah-sekolah yang berada di sekitar area .
"Malam ini kita akan rapim di kementerian membahas itu (PJJ, red)" kata Mu'ti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Namun demikian, Menteri Abdul Mu’ti belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan imbauan PJJ akan diberlakukan untuk sekolah di luar Jakarta atau tidak. Ia akan memberikan informasi mengenai hal itu secepatnya.
Imbauan WFH dan PJJ dari Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu menerbitkan imbauan resmi agar perkantoran dan sekolah yang berada di dekat lokasi demonstrasi melaksanakan kerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (PJJ) pada Senin, 1 September 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam dua surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Surat Edaran e-0014/SE/2025 dari Disnakertrans menyarankan agar perusahaan yang berada di sekitar titik unjuk rasa menjalankan sistem WFH sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Surat Edaran Nomor 8660/PK.00.00 dari Disdik DKI mengimbau agar sekolah di sekitar lokasi aksi untuk sementara waktu menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Untuk sekolah yang tidak terdampak secara langsung, pembelajaran tatap muka tetap diperbolehkan dengan pertimbangan dari pihak sekolah dan dukungan komunikasi bersama komite serta orang tua murid.
Dalam surat edaran tersebut, para kepala satuan pendidikan diminta untuk memantau dan mendampingi pelaksanaan pembelajaran dari rumah serta segera melaporkan kendala yang muncul kepada Suku Dinas Pendidikan setempat. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi lapangan.
Adapun gelombang demonstrasi yang melatarbelakangi kebijakan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga tercatat berlangsung di sejumlah kota lain seperti Makassar, Medan, dan beberapa wilayah di daerah lain. Pemerintah terus memantau eskalasi situasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
