Pemerintah Pacu Transformasi Besar Pesantren: Era Baru Dimulai, Santri Ditarget Lebih Mandiri dan Kompetitif

Acara ini diikuti pimpinan pesantren, akademisi, serta dua tokoh utama Pimpinan PPTQ Halaqah Hafizhah sekaligus Ketua Tanfidziyah PWNU Sulsel, Prof Dr KH Hamzah Harun Ar-Rasyid dan Ketua Umum Yasdic IMMIM Dr Hj Nurfadjri Fadeli Luran.

Basnang Said dalam sambutannya menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara. “Pesantren sudah ada sejak abad ke-14, jauh sebelum Belanda datang dengan sistem sekolah modern,” ujarnya.

Perjalanan panjang pesantren, kata dia, juga mencatat masa ketika lembaga ini terpinggirkan oleh modernisasi kolonial. Momentum kebangkitan kembali diperkuat melalui Program PBSB era Menteri Agama M. Maftuh Basyuni yang mendorong santri tampil sebagai lulusan terbaik di berbagai perguruan tinggi ternama.

Dalam kesempatan itu, Basnang juga turut menyoroti evolusi pengakuan negara terhadap pesantren, mulai dari program kesetaraan pada masa Presiden Gus Dur, penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo, hingga lahirnya UU No. 18/2019 tentang Pesantren. “Undang-undang itu menguatkan martabat pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,” katanya.

Walau begitu, Basnang menyoroti tantangan baru yang muncul, terutama hilangnya kajian kitab-kitab klasik seperti balaghah, mantik, dan arudh pada beberapa pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Kemenag, katanya, telah menyiapkan langkah sistematis untuk mengembalikan kekuatan tradisi keilmuan pesantren.

Sementara itu, Hamzah Harun Ar-Rasyid, menekankan bahwa pendidikan pesantren berakar pada pembentukan karakter yang berkesadaran spiritual. “Santri harus merasa selalu dalam pengawasan Allah. Jika itu tertanam, maka seorang santri tidak akan mungkin berkhianat, meskipun nanti ia menjadi rektor atau menteri,” ujarnya.

Ia menguraikan 6 pilar pendidikan menurut Imam Syafi’I, kecerdasan, semangat, kesungguhan, kecukupan ekonomi, kedekatan dengan guru, dan ketekunan waktu, namun menegaskan bahwa kebutuhan zaman menuntut lebih. “Pesantren harus masuk ke dunia digital, memperkuat ekonomi, dan membangun jejaring global,” tambahnya.

Hamzah mencontohkan keberhasilan muadalah As’adiyah yang diakui pemerintah Mesir dan terbukanya peluang pertukaran dosen serta mahasiswa melalui kerja sama internasional.

Kemudian, Nurfadjri Fadeli Luran menegaskan bahwa transformasi manajemen pesantren kini menjadi kebutuhan mendesak. Dari total 42.000 pesantren dengan 6 juta santri, sebagian besar masih bertahan dengan pola pengelolaan tradisional sehingga sulit berkompetisi di tengah percepatan digital.

Ia menjelaskan perbedaan antara model pesantren tradisional dan pesantren modern, mulai dari struktur organisasi, adopsi teknologi, hingga tata kelola keuangan. “Transformasi bukan berarti menghapus tradisi. Keikhlasan, keberkahan, dan kejujuran tetap menjadi ruh pesantren. Yang berubah adalah kualitas tata kelolanya,” ujar Nurfadjri.

Menurutnya, transformasi meliputi 3 dimensi, yaitu Struktur (penguatan organisasi dan kepemimpinan), Proses (penyusunan SOP, digitalisasi layanan, dan transparansi keuangan, serta Budaya (penguatan asrama sesuai UU Pesantren serta kolaborasi dengan alumni dan mitra global).

Halaqah ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah baru transformasi pesantren Indonesia. Diskusi para pimpinan pesantren menegaskan bahwa perubahan tidak lagi dapat ditunda. Pesantren harus memastikan santri tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Terakhir Basnang Said menutup acara dan menyampaikan pesan tegas bahwa pesantren harus tetap kokoh pada tradisi, tetapi tidak boleh berjalan mundur dari zaman. Inilah saatnya pesantren menjadi pusat lahirnya pemimpin bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.