Penanggulangan Bencana: Quick Respons dan Koordinasi Lintas Sektoral Ditekankan Gubernur Ahmad Luthfi
Eka Setiawan
SEMARANG, (ERAKINI) – Penanganan cepat alias quick respons, lintas sektoral yang terkoordinasi dengan baik, dibutuhkan ketika terjadi bencana.
Penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyelamatan warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga penanganan infrastruktur. Karena itu, setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jateng 2026 – 2027 di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (19/11/2026).
Secara khusus, dia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi mengingat penghujan segera tiba.
“Kesiapan personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi harus dipastikan sejak dini agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat ketika bencana terjadi,” kata Luthfi pada siaran persnya dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Luthfi menekankan pentingnya kecepatan dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Sebab itu, seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, hingga masyarakat harus mampu bergerak secara terkoordinasi.
“Yang paling penting adalah quick response (respon cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegasnya.
Luthfi juga meminta kesiapsiagaan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota, terutama yang wilayahnya berisiko bencana, hingga tingkat desa. Bupati dan wali kota harus siap mengambil langkah awal penanganan ketika bencana terjadi di daerahnya, dengan dukungan pemerintah provinsi dan instansi terkait.
Apel tersebut merupakan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2027.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan kondisi peralatan, kesiapan operasional dan personel, dan lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur dapat langsung bergerak saat menghadapi situasi darurat.
“Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap,” ucapnya.
Selain kesiapan aparatur, Luthfi mengingatkan pentingnya edukasi dan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Informasi potensi bencana harus disampaikan secara cepat, termasuk melalui media sosial, agar warga memahami risiko serta langkah penyelamatan yang perlu dilakukan.
“Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi,” katanya.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan menambahkan, dalam kesiapsigaan bencana di musim penghujan ini, ada beberapa hal yang mulai disiapkan, mulai dari sumber daya manusia (SDM), kelengkatan alat yang tepat guna, hingga semangat untuk gotong royong dan saling membantu jika terjadi bencana.
Pada musim penghunan, lanjut dia, daerah dengan dataran tinggi memiliki kerawanan terhadap bencana longsor, sedangkan untuk daratan rendah ancamannya adalah bencana banjir.


















