424 Warga Korban Tanah Longsor di Banjarnegara Segera Direlokasi ke Hunian Sementara

SEMARANG, (ERAKINI) – Pemerintah segera merelokasi 424 warga korban bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Mereka akan dipindahkan dari tempat pengungsian ke hunian sementara.

“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seusai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025). 

Ia menyebut jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai 424 jiwa. Relokasi perlu dilakukan secepatnya agar warga tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

“Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” ujarnya.

Selain di Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” jelasnya.

Menurut Luthfi, langkah relokasi merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus dilakukan secara terencana dan cepat. Ia memastikan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.

Responsif Terhadap Kejadian Bencana
Dalam rapat tersebut Luthfi juga meminta kepada bupati/wali kota di wilayahnya, agar responsif terhadap kejadian bencana. Para kepala daerah harus memimpin langsung penanganan, ketika terjadi bencana di daerahnya masing-masing.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Luthfi.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota, harus terlibat aktif. “Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Luthfi mengingatkan, puncak musim hujan diperkirakan terjadi hingga Desember, sehingga seluruh daerah harus memastikan kesiapsiagaan penuh. “Semua titik rawan harus di-review. Mana jalur air, mana potensi longsor, mana lokasi yang harus diamankan,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp20 miliar. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana alam.

Sementara itu,Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Luthfi yang dinilai proaktif melakukan langkah pencegahan dan penanganan bencana. Menurut dia, Jawa Tengah memberikan contoh baik dalam kesiapsiagaan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ujarnya.

Raditya menegaskan pentingnya setiap daerah memiliki peta risiko sebagai standar wajib. “Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ akan terlihat wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) sedang dan terus dijalankan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah rawan.

“OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi, terutama di wilayah kejadian, agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” tandasnya.

Sebagai informasi, kejadian bencana di Jawa Tengah dari Januari–November 2025 mencapai 2.704 kejadian. Terdiri dari bencana longsor, banjir, angin, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya.