Pramono Anung Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,1 Juta
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Besaran UMP tersebut naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP Jakarta 2026 yang mencapai Rp5.729.876.
Persentase kenaikan UMP Jakarta 2027 ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pramono mengatakan, penetapan UMP 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027.
"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," ujar Pramono, seperti dikutip dari berita resmi Pemprov Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan, besaran upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Menurut Pramono, proses pembahasan berlangsung selama tiga hari. Meski demikian, pemerintah daerah bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil mencapai kesepakatan sebelum batas waktu yang ditentukan.
"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.
Pramono menegaskan, penetapan UMP tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan ini juga mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Dalam proses penetapan, Pemprov DKI Jakarta berpedoman pada regulasi pengupahan yang berlaku. Pemerintah daerah juga mengambil peran sebagai penengah untuk merumuskan komponen perhitungan upah minimum.
"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju," tuturnya.
Sebagai informasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bulanan minimum yang ditetapkan gubernur dan berlaku di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. UMP menjadi salah satu acuan perlindungan upah pekerja, terutama di daerah yang tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

















