Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah (kanan). Foto : Ist
SEMARANG, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPRD Jawa TengahSarif Abdillah mengusulkan penguatan literasi lingkungan dan kebencanaan di bangku sekolah agar menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Langkah ini ditempuh upaya mitigasi bencana di Jawa Tengah dinilai tidak boleh hanya menjadi beban lembaga penanggulangan saja.
“Pengetahuan dan pemahaman mengenai kebencanaan perlu ditanamkan kepada anak sejak jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA,” kata Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah, Kamis (17/9/2026).
Jawa Tengah, lanjut dia, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi di Indonesia, seperti ancaman banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
“Itu bisa menjadi bagian dari salah satu mata belajar wajib yang harus diajarkan, mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah,” ujarnya.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah ini menjelaskan, pendidikan kebencanaan tersebut nantinya dapat membentuk literasi kebencanaan pada peserta didik. “Anak perlu memahami bahwa berbagai aktivitas manusia dapat memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana," kata Kakung.
Beberapa contoh pemahaman tersebut bisa berupa dampak penebangan pohon terhadap potensi longsor, pemilihan tanaman yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah, hingga pembangunan perumahan yang berpotensi mengubah aliran air dari daerah aliran sungai (DAS) menuju kawasan permukiman.
“Jadi intinya sesungguhnya kurikulum itu nanti akan mendorong meningkatkan literasi kebencanaan sejak dari dasar,” jelasnya. Menurutnya, penguatan literasi kebencanaan juga akan mengubah cara pandang terhadap mitigasi bencana.
Upaya mitigasi tidak semestinya hanya menjadi tugas lembaga penanggulangan bencana, tetapi perlu menjadi pengetahuan dan tanggung jawab bersama bagi semua elemen masyarakat.
“Dari situlah mitigasi kebencanaan tidak lagi hanya menjadi wilayah pekerjaan BPBD, tapi juga menjadi pemahaman tanggung jawab dan kerja besar bagi seluruh stakeholder yang ada di masyarakat,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung menegaskan, pemerintah termasuk pemda l perlu membangun sistem pendidikan yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi ancaman bencana. "Ini untuk bagaimana mereka memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai potensi bencana secara berkelanjutan," tandasnya.