Tekan Stunting, Pemprov Jateng Perkuat Sinergi dari Hulu ke Hilir

Dia berharap keterlibatan skatekhoder mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bupati/wali Kota, pemerintah desa, hingga PKK. 

"Kerja-kerja kolaboratif yang perlu dilakukan di antaranya mulai dari pendampingan, pencegahan pernikahan dini dan sebagainya," kata dia. 

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93 persen. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah. Misalnya, Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10 persen seperti Demak sudah 2 persen. 

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto mengungkapkan, rapat koordinasi teknis (rakortek) percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan di Kota Semarang tersebut menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). 

"Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting," kata dia. 

Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional sudah turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Adapun target untuk tahun 2029 sekitar 15 persen. Oleh sebab itu, diperlukan kerja keras untuk mencapai target itu. 

"Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting," katanya.