SEMARANG, (ERAKINI) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong penguatan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Langkah ini guna menyambut masa liburan sekolah yang diperkirakan memicu lonjakan pergerakan wisatawan.
Atas dasar itu, lanjut Kakung, seluruh pengelola destinasi diharapkan memastikan fasilitas dan layanan berada dalam kondisi optimal sebelum menerima lonjakan kunjungan wisatawan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, libur sekolah tidak hanya harus dipandang sebagai peluang meningkatkan kunjungan wisatawan namun sebagai kesempatan untuk menunjukkan kualitas pengelolaan destinasi.
“Dalam mewujudkan pariwisata Jawa Tengah yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Kakung,
Kesiapan tersebut, jelas Kakung, mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pengunjung, mitigasi risiko, penerapan standar keselamatan, pengelolaan sampah. Diantaranya, kesiapan sumber daya manusia yang menjadi elemen utama dalam memberikan pengalaman wisata yang aman dan nyaman.
Kakung berharap seluruh pemangku kepentingan pariwisata dapat terus berkolaborasi menghadirkan destinasi yang aman, nyaman, dan berkualitas.
"Sehingga wisatawan dapat menikmati liburan dengan tenang serta membawa kesan positif terhadap pariwisata di provinsi ini," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Untuk memperkuat aspek keselamatan wisata, kata Kakung, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyiapkan berbagai program pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, khususnya pada aktivitas berisiko tinggi seperti wisata gunung, wisata tirta, arung jeram, hingga snorkeling.
"Pelatihan ini bisa dilakukan bersama asosiasi, akademisi, dan praktisi pariwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi," katanya.
Sejauh ini, terang Kakung, dalam aspek pelayanan wisata, Kementerian Pariwisata juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mengatur standar pelayanan wisatawan sejak tahap perencanaan perjalanan hingga wisatawan kembali dari destinasi.
"Dokumen ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri pariwisata, untuk memastikan kesiapan destinasi dalam memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan," tandas Kakung.
