Di antara guru-guru tersebut, sebanyak 1.189 di antaranya mengajar di tingkat SMA/SMK/SLB yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rinciannya,17 Guru PAI SMA PNS, 67 Guru PAI SMA PPPK, 271 Guru PAI SMA Non PNS, 15 Guru PAI SMK PNS, 63 Guru PAI SMK PPPK, 713 Guru PAI SMK Non PNS, dan 43 Guru PAI SLB.
“Alhamdulilah, informasi dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, tahun ini sudah ada 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang membantu pembiayaan PPG bagi guru PAI jenjang SD dan SMP,” ujar Ketua DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Jateng Hery Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Kata dia, persoalan guru PAI yang belum mengikuti PPG sudah disampaikan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada 15 Februari 2025 lalu. FGD bertema "Menuntaskan Guru PAI Jawa Tengah yang Belum PPG" tersebut diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah bekerja sama dengan DPW AGPAII Jawa Tengah di Kantor DPD RI Jawa Tengah.
Hery membeberkan bahwa banyak guru PAI di Jateng yang sudah mengabdi lama namun belum dapat mengikuti PPG, meskipun rekan-rekan mereka dari mata pelajaran lain sudah menyelesaikan PPG dan menerima tunjangan profesi.
"Kami di DPW AGPAII Jawa Tengah bersama DPD AGPAII Kabupaten/Kota sudah menyampaikan aspirasi para guru PAI sejak tahun 2019 kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata Hery.
Hery juga berharap Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik, yakni Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dapat segera mengambil kebijakan untuk membantu pembiayaan PPG bagi guru PAI yang belum menyelesaikan pendidikan profesinya.
Mengingat biaya PPG yang lebih terjangkau tahun ini, yaitu hanya sekitar 800 ribu per guru, Hery yakin Pemprov Jateng mampu menyediakan dana untuk membiayai para guru PAI.
"Saya yakin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu membiayai, apalagi dengan konsep Ngopeni dan Ngelakoni yang dimiliki oleh Bapak Gubernur, serta prioritas beliau dalam meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru agama," tambahnya.
Hery meyakini bantuan pembiayaan PPG ini bisa meningkatkan kesejahteraan guru karena nantinya guru-guru tersebut akan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Lebih lanjut, Hery meminta agar ketua DPD AGPAII kabupaten/kota se-Jawa Tengah terus mengawal dan memperjuangkan guru PAI di jenjang TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, yang belum mengikuti PPG. Hery juga memastikan bahwa DPW AGPAII Jawa Tengah akan terus memperjuangkan agar guru-guru di jenjang SMA/SMK/SLB mendapatkan kesempatan mengikuti PPG melalui anggaran dari Pemerintah Daerah.
