Dedi Mulyadi akan menjadikan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama bagi masyarakat yang ingin menerima berbagai bentuk bantuan, mulai dari beasiswa hingga bansos. Foto: Ilustrasi
BANDUNG, (ERAKINI) - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi akan menjadikan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama bagi masyarakat yang ingin menerima berbagai bentuk bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial ().
Dedi mengungkapkan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pemberian bantuan agar tidak hanya berfokus pada satu keluarga saja. Ia menegaskan pentingnya integrasi program bantuan pemerintah dengan keikutsertaan dalam KB untuk menciptakan distribusi yang lebih adil.
"Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ujar Dedi Mulyadi dalam acara rapat koordinasi di Pusdai Jawa Barat, Bandung, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan itu, Dedi mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya keluarga prasejahtera yang memiliki anak dalam jumlah banyak tanpa diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang memadai. Ia mencontohkan kasus keluarga di Majalengka yang memiliki hingga 11 anak.
"Uang Rp25 juta untuk operasi sesar itu bisa untuk bangun rumah. Maka berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik," tegas Dedi.
Dalam rapat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kades jeung Pak Lurah" tersebut, Dedi meminta dukungan dari sejumlah pejabat pusat yang hadir, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dedi juga menekankan bahwa metode KB yang diutamakan adalah KB pria, yaitu vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), dengan alasan efektivitas dan kepastian program berjalan maksimal.
"Kenapa harus laki-laki? Karena kalau perempuan bisa saja lupa minum pil atau kendala lainnya. Kalau laki-laki sudah MOP, insyaallah aman," jelasnya.
Ke depan, menurut Dedi, data penerima bantuan akan dikaitkan langsung dengan data kependudukan yang mencatat status kepesertaan KB. "Saat pemberian bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah, baru boleh terima bantuan. Ini serius," pungkasnya.
