Dedi Mulyadi Hentikan Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan di Jawa Barat, Ini Alasannya

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," tegas Dedi dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Dedi mengungkapkan salah satu temuan, yakni adanya yayasan baru yang belum terverifikasi namun sudah menerima miliaran rupiah dana hibah, tanpa digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar untuk sementara menghentikan salah satu pos dana hibah, sambil menunggu rampungnya proses verifikasi terhadap institusi pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Rencana ini, kata Dedi, juga telah mendapatkan dukungan dari DPRD Jawa Barat.

Meskipun penghentian dana hibah dilakukan, Dedi menyatakan Pemprov Jawa Barat tetap membuka kemungkinan bantuan pembangunan untuk madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota.

"Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," ujar Dedi.

Selain soal dana hibah, Dedi Mulyadi juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pendidikan di Jawa Barat, terutama terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB). Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kanwil Kemenag Jawa Barat untuk menetapkan daya tampung sekolah secara transparan.

Jika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang telah ditunjuk. Ia memastikan Pemprov Jawa Barat yang siap membantu pembiayaan siswa tersebut, asalkan lokasi sekolahnya jelas.

Hal serupa juga akan diterapkan untuk tingkat SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. "Seluruh pihak harus menyatukan visi dan misi dalam menata pendidikan di Jawa Barat," tegas Dedi.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah baru, terutama tingkat menengah pertama dan atas, tidak boleh berdekatan dengan sekolah dasar atau menengah pertama yang sudah ada. Hal ini guna menghindari perebutan siswa.

Dengan kebijakan ini, Dedi Mulyadi optimistis target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA di seluruh wilayah Jawa Barat dapat tercapai.