BP Tapera: Hunian Tapera Lebih Murah, Selisih Satu Juta Dibanding KPR Komersil

“Jadi perhitungan kami, terdapat  selisih angsuran sekitar Rp1 juta per bulan jika mengambil satuan rumah susun dengan asumsi diatas 1 juta,” kata komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers bersama Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditayangkan secara daring di youtube KSP, Jumat (31/5/2024). 

“Kalau memakai KPR komersial angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, dengan asumsi bunga 11 persen. Kalau KPR Tapera 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk  tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung untuk menunjukan kemampuan kapasitasnya untuk mengangsur,” sambung dia. 

Dengan demikian, lanjut Heru, ketika masyarakat menjadi peserta Tapera kemudian menabung selama satu tahun, lalu mengajukan KPR, maka secara otomatis hal ini telah meningkatkan kemampuan bank untuk mewujudkan harapan masyarakat mendapatkan hunian yang murah, jika dibandingkan dengan KPR komersil. 

“Lebih hemat 1 juta per bulan dibanding KPR komersial,” tegas Heru. 

Mulanya Heru mengatakan, apa yang dilakukan BP Tapera semata-mata mengacu kepada indeks keterjangkauan residensial harga rumah. Rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari tiga kali penghasilan rumah tangga dalam 1 tahun (indeks 3).

Heru menjelaskan, masyarakat di 12 provinsi di Indonesia masih sangat kesulitan mendapatkan rumah murah. Hal ini karena penghasilan dari masyarakat tersebut yang dianggap belum memadai. Bahkan, karena kondisi itu pula, di pulau Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensia rumah di atas lima (sangat tidak terjangkau). 

"Kondisi ini terjadi di semua kelas baik menengah atau atas. Dari sini tapera hadir, sesuai amanah UU Nomor 4 2016, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat dalam menjangkau harga rumah tersebut,” tuturnya.

Heru mengungkapkan, keterjangkauan itu berdampak pada penurunan suku bunga. Dengan demikian, ketika suku bunga turun, maka akan menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. 

Dalam kesempatan yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) meluruskan informasi soal program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini mendapatkan sorotan dari masyarakat luas. KSP menyebut, munculnya kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat terkait Tapera tersebut ditimbulkan karena ada kesalahpahaman. 

“Pemerintah memahami kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat Indonesia tentang program Tapera ini. Bahkan kita tahu ada yang marah dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa sih itu bisa terjadi? Karena memang belum dijalankan sosialisasi yang masif sehingga ada mis pemahaman ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diberikan penjelasan lebih konkret,” ujar Kepala KPS Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring di akun youtube KSP, Jumat (31/5/2024). 

Moeldoko menuturkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal berkomitmen untuk menjalankan reformasi di sektor sistem kesejahteraan sosial. 

Karenanya, beberapa program seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di era pemerintahan Jokowi terus dimaksimalkan.