Menteri PU Dody Hanggodo saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025). Foto: Kementerian PU
JAKARTA, (ERAKINI) - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas hingga Rp81,38 triliun dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp110,95 triliun. Anggaran Kementerian PU tahun ini hanya tersisa Rp29,57 triliun.
“Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja dengan
Dody menjelaskan, pemangkasan pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Dody, efisiensi anggaran 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja Kementerian PU. Seperti pembatalan kegiatan fisik kontrak tahunan (single year contract/SYC) dan multi years contract (MYC) yang baru; pembatalan pembelian alat baru; pembatasan perjalanan dinas; pengurangan belanja ATK; dan peniadaan kegiatan seremonial.
Selain itu, penghebatan penggunaan dana tanggap darurat; peniadaan rapat/seminar luring; peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas; efisiensi belanja operasional; dan efisiensi belanja non operasional.
Pada tahun 2024, realisasi serapan anggaran Kementerian PU mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun. Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.
Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.
Pemangkasan anggaran paling besar terdapat pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yakni senilai Rp27,72 triliun. Disusul Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp24,83 triliun, Direktorat Jenderal Prasaranastrategis Rp20,69 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp7,75 triliun.
1. Ditjen Sumber Daya Air
- Pembangunan 14 unit bendungan, 1 bangunan pengarah rukoh, serta revitalisasi danau dan situ.
- Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 29 ribu hektare.
- Pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik.
- Pembangunan pengendalian banjir sepanjang 19 km, pengamanan pantai sepanjang 4,5 km, serta pengendali lahar dan sedimen.
- Operasional infrastruktur dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (PPTGAI) di 12 ribu lokasi.
- Pengadaan tanah.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.
2. Ditjen Bina Marga
- Pembangunan jalan sepanjang 57 km, serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.102 km.
- Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, serta preservasi jembatan sepanjang 126 ribu meter.
- Pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 94 meter.
- Pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km.
- Preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 km, jembatan 563.402 meter, serta program padat karya yang menyerap 24,6 ribu tenaga kerja.
- Dukungan teknis dan manajemen.
3. Ditjen Prasaranastrategis
- Fungsi pendidikan: Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencakup pembangunan dan rehabilitasi 9.300 unit sekolah, 2.034 unit madrasah, dan 9 perguruan tinggi/keagamaan.
- Fungsi permukiman: Rehabilitasi dan renovasi 2 unit pasar, 3 unit prasarana olahraga, serta 4 unit prasarana lainnya.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.
4. Ditjen Cipta Karya
- Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 40 liter per detik, serta perluasan SPAM untuk 863 Sambungan Rumah (SR), dan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (IBM Pamsimas) di 600 lokasi.
- Pengelolaan air limbah untuk 10.240 keluarga, sistem persampahan untuk 9.540 keluarga, sanitasi masyarakat di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, serta TPS3R di 100 lokasi.
- Pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare, penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare, serta program Pisew di 900 lokasi.
- Pembangunan 9 unit gedung, penataan lingkungan di 13 kawasan.
- Dukungan teknis lainnya.
