Menteri Basuki: Iuran Tapera Bukan Uang Hilang, Bisa buat Membeli Rumah

Basuki menjelaskan, Program Tapera memungkinkan masyarakat yang terdaftar untuk memanfaatkannya sebagai bantalan ekonomi, seperti untuk memiliki rumah. Program Tapera juga telah ada selama lima tahun, namun dalam pelaksanaannya awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

"Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Ini sudah lima tahun, sudah pergantian pengurusan, ini dimulai dengan disetujuinya oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Regulasi mengenai Tapera telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Senin (20/5) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kelompok yang wajib mengikuti program ini meliputi ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, serta pekerja swasta. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.

Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. Untuk Peserta Pekerja, iuran ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen, sedangkan Peserta Pekerja Mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan.

Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara tegas menolak program ini. “Sejak munculnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan resminya.

Shinta menjelaskan bahwa Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Meskipun Apindo pada dasarnya mendukung kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi mereka, Shinta menilai bahwa PP yang baru disahkan menduplikasi program sebelumnya, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

Menurut pandangan Apindo, seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan, di mana aset JHT sebesar Rp460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan Pekerja.

Apindo menilai aturan Tapera terbaru semakin menambah beban baru, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini, beban pungutan yang ditanggung pemberi kerja telah mencapai tingkat yang signifikan, dan hal ini semakin diperberat oleh depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar.