JAKARTA, (ERAKINI) - Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Adapun anggaran yang bisa dihebat dari program mencapai Rp306,7 triliun.
“Anggaran yang tadinya kita kunci, sekarang dibuka kembali. Bukan untuk kegiatan yang sama, tapi disesuaikan dengan prioritas nasional,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025), dikutip dari Antara.
Pembukaan blokir ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program efisiensi belanja negara sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diselesaikan pada 7 Maret lalu.
Sri Mulyani menjelaskan, dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 Kementerian/Lembaga, dan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.
Sedangan total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.
“Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” tandasnya.
Defisit APBN Capai Rp197 Triliun
Dalam raker tersebut Sri Mulyani juga melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp197 triliun hingga semester I 2025.
Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2025 hingga akhir tahun akan mencapai 2,78 persen terhadap PDB atau sekitar Rp662 triliun.
Menurut Sri Mulyani, pelebaran defisit APBN itu disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun, atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.
Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.
Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.
Pemerintah juga masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I. Keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam pengelolaan fiskal karena mencerminkan kemampuan pemerintah membiayai belanjanya di luar pembayaran bunga utang.
