Tahun 2024 Negara Habiskan Anggaran Rp3.350,3 Triliun, APBN Defisit Rp507,8 Triliun

Sementara pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sebesar Rp2.842,5 triliun atau tumbuh 2,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Nilai itu melampai target APBN 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun.

Dari segi penerimaan pajak, realisasi sementara tercatat masih berada di bawah target, yakni Rp1.932,4 triliun dari sasaran Rp1.988,9 triliun. Meski demikian, realisasi penerimaan pajak ini masih tumbuh 3,5% dibanding 2023 atau lebih tinggi dari proyeksi awal sebesar Rp1.921,9 triliun.

“Meski penerimaan pajak mengalami tekanan, kita bisa pulihkan kembali. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” ujar Menkeu saat konferensi pers Realisasi APBN 2024, Senin (6/1/2025).

Kinerja bea dan cukai juga menunjukkan tren serupa dengan penerimaan pajak. Realisasi sementara penerimaan bea dan cukai tercatat di bawah target, yakni sebesar Rp300,2 triliun dari target Rp321 triliun. Namun, lebih tinggi dari proyeksi Rp296,5 triliun.

Realisasi sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jauh melampaui target yang ditetapkan. APBN 2024 menargetkan serapan PNBP sebesar Rp492 triliun. Sedangkan realisasi sementara tercatat sebesar Rp579,5 triliun.

“APBN 2024 yang terus bekerja dengan sangat keras namun tetap juga menjadi instrument yang diandalkan dan tetap kredibel. Di tengah gejolak global, APBN kita terus menjadi peredam shock dan dan juga melindungi masyarakat baik yang paling rentan bahkan kepada kelas menengah (melalui) berbagai subsidi dan kompensasi,” terang Menkeu.

Di sisi lain, realisasi sementara belanja negara tercatat tumbuh sebesar 7,3 persen yoy, dengan nilai sebesar Rp3.350,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, namun lebih rendah dari proyeksi Rp3.412,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat (BPP) mengalami kenaikan hampir Rp20 triliun, dari target Rp2.467,5 triliun menjadi Rp2.486,7 triliun. Terjadi pergeseran sekitar Rp200 triliun pada komponen belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L pada APBN 2024.

Belanja K/L mulanya ditargetkan sebesar Rp1.090,8 triliun, namun terealisasi sebesar Rp1.315,0 triliun. Sedangkan belanja non-K/L, yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1.376,7 triliun, realisasinya turun menjadi Rp1.171,7 triliun.

Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp863,5 triliun, lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar Rp857,6 triliun.

Realisasi sementara keseimbangan primer juga berhasil ditekan dari proyeksi pada laporan semester. Prediksi sebelumnya mencapai angka Rp110,8 triliun, namun realisasi tercatat sebesar Rp19,4 triliun, tak jauh berbeda dari target APBN 2024 Rp25,5 triliun.

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Adapun realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp553, triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp45,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan terjadi turn around (berbalik arah) pada kinerja penerimaan pajak ketika memasuki kuartal III-2024. Pada paruh pertama 2024, penerimaan pajak mengalami perlambatan, dengan tren koreksi 8,8 persen pada kuartal I dan 7,2 persen pada kuartal II.

Namun, kinerja penerimaan pajak pada kuartal III mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4 persen, yang kemudian tumbuh lebih tinggi lagi pada kuartal IV sebesar 20,3 persen.

Perubahan itu utamanya didorong oleh kinerja jenis pajak yang bersifat transaksional, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN), pajak penghasilan (PPh) 22 impor, dan PPN impor.

“Itu tumbuh double digit, karena beberapa aktivitas seperti pembayaran upah, gaji, dan tunjangan hari raya (THR) serta aktivitas ekonomi retail yang juga membaik,” ujar Anggito.

Secara rinci, katanya, serapan dari PPN/pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp828,5 triliun, tumbuh 8,6 persen secara tahunan.

Pertumbuhan PPN didorong oleh PPN DN yang tumbuh double digit (32,8 persen pada kuartal IV) karena konsumsi dalam negeri tumbuh kuat, seperti industri makanan dan tembakau.

Kemudian, PPh non migas tumbuh 0,5 persen yoy, dengan realisasi Rp997,6 triliun. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh PPh 21 dan orang pribadi (OP) karena terjaganya gaji dan upah, tambahan lapangan kerja baru, dan peningkatan aktivitas di sektor perdagangan. Berdasarkan data Kemenkeu, PPh 21 tumbuh 21,1 persen sebesar Rp243,8 triliun.

Sedangkan PPh final didorong oleh kinerja dari sektor keuangan dan jasa konstruksi. Adapun PPh badan mengalami kontraksi sebesar 18,1 persen menjadi Rp335,8 triliun, akibat penurunan profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan. Sementara PPh migas terkontraksi sebesar 5,3 persen yoy dengan realisasi Rp65,1 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penyaluran APBN 2024 terdistribusi secara merata.

“Belanja negara di 2024 lebih merata dibandingkan pola belanja negara tahun 2023. Tidak menumpuk di kuartal IV saja, tetapi sudah kami lakukan percepatan sejak kuartal I, II, dan III,” kata Suahasil.

Ia merinci, realisasi belanja negara sepanjang kuartal I hingga IV 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp611,9 triliun, Rp786,1 triliun, Rp853,5 triliun, dan Rp1.098,7 triliun. Proporsi itu lebih berimbang dibandingkan tahun anggaran 2023 yang mengalami lonjakan belanja dari Rp721,9 triliun pada kuartal III ke Rp1.153,1 triliun pada kuartal IV.

“Total belanja negara 2024 tetap tumbuh 7,3 persen di atas belanja negara 2023. Ini adalah salah satu kualitas dari pola belanja di 2024,” jelasnya.

Belanja pemerintah pusat (BPP) tumbuh 11 persen dengan realisasi sementara Rp2.486,7 triliun. BPP pada kuartal I terakselerasi 23,2 persen (yoy) berkat kenaikan gaji dan pembayaran tunjangan hari raya (THR), penyelenggaraan pemilu, hingga bantuan pangan untuk meredam El Nino.

Belanja pada kuartal II dan III secara umum ditopang oleh lanjutan pembayaran gaji dan bantuan pangan, serta realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi. Belanja pada kuartal IV difokuskan untuk bantuan pangan, bantuan beras tahap II 2023 dan pelunasan kurang bayar, penyelenggaraan pilkada, hingga pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bila ditinjau per bidang, BPP kesehatan tersalurkan sebesar Rp194,4 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus, hingga pendanaan operasional puskesmas.

Bidang pendidikan tersalurkan Rp550,4 triliun, yang digunakan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP), tunjangan guru, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kemudian, bidang perlindungan sosial tersalurkan Rp455,9 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) hingga subsidi, baik subsidi energi maupun non energi. Sementara realisasi sementara transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp863,5 triliun. Realisasi ini berkontribusi signifikan (62,5 persen) terhadap APBD tahun 2024.