MenkeuSri Mulyani Indrawati mengatakan kedatangan Presiden Prabowo ke kantor Kemenkeu merupakan momen bersejarah dan luar biasa. Karena baru pertama kalinya Presiden RI datang untuk melihat langsung tutup buku APBN.
"Beliau (Prabowo), untuk pertama kali seorang presiden datang Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya," ujar Sri Mulyani saat acara Pembukaan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1/2025).
"Kunjungan Beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial, sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran.Beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan," lanjut Sri Mulyani.
Lantas kenapa Kemenkeu begitu istimewa bagi Prabowo? Berikut sejumlah fakta menarik Kemenkeu era Kabinet Merah Putih, dirangkum Jumat (3/1/2025).
1. Berada di Bawah Langsung Koordinasi Presiden
Presiden Prabowo merombak struktur organisasi Kemenkeu pada era Kabinet Merah Putih. Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu kini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.
Dalam Perpres ini, terdapat dua direktorat jenderal (ditjen) baru serta satu badan baru. Kemudian beberapa struktur sebelumnya dihapus atau digabungkan. Dua Ditjen yang baru adalah Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sedangkan badan baru adalah Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan ini bertugas mengelola aspek teknologi dan intelijen dalam bidang keuangan.
Salah satu perubahan penting lainnya adalah penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang kini tugas dan fungsinya digabungkan ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
2. Pertama Kali Pendapatan Negara di Atas Rp3.000 Triliun Kemenkeu pada tahun 2025 ini untuk pertama kalinya mengelola pendapatan negara di atas Rp3.000 triliun. DPR dan pemerintah pada 19 September 2024 lalu telah mengesahkan UU APBN 2025 dengan
total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.
Pendapatan negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Sri Mulyani menyebut ini untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun.
3. PDB Tembus Empat Kali Lipat dan Kemiskinan Turun 10 Kali Lipat
Sebagai negara kepulauan yang membentang seluas 3.300 mil dari Barat ke Timur dengan 270 juta orang penduduknya, Indonesia berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat menjadi USD1,4 triliun selama dua dekade terakhir. Hal ini menunjukan transformasi dan ketahanan ekonomi Indonesia yang luar biasa di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
“Kami membangun infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi melalui perubahan undang-undang untuk menciptakan ekosistem yang baik. Kami juga berinvestasi di bidang sumber daya manusia dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan,” ungkap Sri Mulyani di laman website International Monetary Fund (IMF), Senin (30/12/2024).
Tingkat kemiskinan Indonesia juga mengalami penurunan sepuluh kali lipat, yaitu dari yang sebelumnya lebih dari 20% penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari USD2,15 per hari, kini menjadi kurang dari 2%. Bahkan, DKI Jakarta mencatatkan pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa, seperti Polandia dan Portugal.
4. Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan 3 Presiden
Presiden Prabowo kembali mempercayakan jabatan Menkeu kepada Sri Mulyani pada Kabinet Merah Putih. Hal ini menjadikan Sri Mulyani menjadi Menkeu terlama dengan tiga presiden berbeda.
Sri Mulyani yang lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, merupakan Menkeu tak tergantikan dalam dua periode pemerintahan Jokowi. Sebelum era Jokowi, Sri Mulyani sudah menjabat Menkeu di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.
Pada tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani terpilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Pada 27 Juli 2016, ia kembali dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani tetap dipertahankan menjadi Menkeu. Kini, Prabowo kembali mempercayakan bendahara negara kepada Sri Mulyani.
5. Punya 3 Wakil Menteri Menkeu Sri Mulyani dalam menjalankan tugasnya dibantu tiga wakil. Ketiganya adalah Anggito Abimanyu, Thomas M Djiwandono, dan Suahasil Nazara. Ini merupakan kali pertama Kemenkeu punya 3 wakil menteri.
Anggito merupakan mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara itu, Thomas M Djiwandono merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Thomas M Djiwandono diketahui adalah keponakan Prabowo Subianto. Ia sebelumnya sudah menjabat Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju sejak 18 Juli 2024. Thomas terpilih kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih.
Sedangkan Suahasil Nazara merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu yang sejak 25 Oktober 2019 ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia Maju. Suahasil terpilih kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
