Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital. Foto: Ilustrasi/Ist
Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Farida Peranginangin, mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu waktu favorit bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi cenderung meningkat pada periode tersebut.
“Saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’,” kata Farida di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Fenomena ini membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati masa libur dengan tenang, karena para penipu justru meningkatkan aktivitas mereka pada waktu-waktu tersebut. Imbauan ini beralasan, mengingat lanskap keuangan Indonesia telah bertransformasi secara signifikan.
Farida menilai percepatan digitalisasi yang masif, mulai dari QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga pinjaman daring (fintech lending), telah mengubah cara masyarakat bertransaksi.
Namun, ia mengakui bahwa seiring meningkatnya interkoneksi antar-pelaku dalam ekosistem pembayaran, risiko paparan terhadap ancaman siber juga semakin besar.
“Serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan meningkat, baik dari sisi transaksi maupun kompleksitas,” ujarnya.
Ia menyebut sektor keuangan secara global merupakan target utama serangan siber. Satu insiden saja, lanjutnya, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik jika tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, keamanan data nasabah dan sistem pembayaran tidak lagi dapat dipandang sebagai pertahanan tambahan, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi para pelaku jasa keuangan dalam berinovasi.
Meski BI dan regulator lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan, Farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan siber.
Salah satunya adalah masih adanya fragmentasi standar keamanan antar-lembaga keuangan serta keterbatasan talenta keamanan siber.
“Kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan talenta yang siap pakai,” ungkapnya.
Selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara atau global sehingga para pelaku jasa keuangan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan keamanan data.
Farida menegaskan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut.
Ia mendorong semua pihak untuk berinvestasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya keamanan, menerapkan prinsip ‘security by design’ dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi.