DJP: Tidak Ada Pembebasan Pajak Gaji dan Tunjangan Anggota DPR maupun Pejabat Negara

“Pajak penghasilan anggota DPR tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak. Skema ini tidak hanya berlaku bagi DPR, melainkan juga bagi seluruh pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, dan hakim sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli, dikutip dari Instagram @ditjenpajakri, Rabu (27/8/2025).

Rosmauli menjelaskan, pelunasan pajak penghasilan (PPh) atas gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dan disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, penghasilan yang diterima pejabat negara maupun ASN merupakan penghasilan neto setelah pajak.

Praktik serupa juga terjadi di sektor swasta, di mana banyak perusahaan menanggung atau memberikan tunjangan pajak agar karyawan menerima penghasilan bersih setelah pajak.

Namun, apabila pejabat negara atau ASN memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan dari APBN/APBD, misalnya honorarium, usaha pribadi, atau hasil investasi, maka pajaknya wajib dilunasi sendiri oleh yang bersangkutan.

Seluruh penghasilan, baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun dari luar, tetap wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka hal tersebut menjadi kewajiban pribadi pejabat negara atau ASN untuk melunasinya.