Jaga Kepercayaan Pasar, Pemerintah Perkuat Koordinasi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan penguatan koordinasi menjadi fokus utama KSSK agar setiap kebijakan yang diterbitkan masing-masing lembaga dapat berjalan selaras.

"Ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang memang harus dikoordinasikan," ujar Destry seperti dilansir dari laman resmi Presiden, Selasa (28/7/2026). 

Menurut dia, sinergi tersebut mencakup koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.

Destry menegaskan seluruh otoritas akan terus menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing demi menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selain membahas koordinasi antarotoritas, BI juga menegaskan arah kebijakan moneternya yang tetap berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI akan terus berada di pasar melalui berbagai instrumen, mulai dari intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF).

"Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat pro-growth akan terus kami lanjutkan melalui kebijakan makroprudensial," kata Destry.

Di samping menjaga stabilitas rupiah, BI juga akan melanjutkan berbagai langkah untuk mendorong arus masuk modal asing. Salah satunya melalui insentif berupa penurunan biaya hedging, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Juli 2026.