THR dan Gaji ke-13 Dinanti 4,7 Juta ASN, Korpri: Jangan Dihapus Bapak Presiden Prabowo!

Media sosial dihebohkan dengan rencana pemerintah menghapus THR dan gaji ke-13 ASN. Kebijakan ini sebagai imbas efisiensi anggaran besar-besaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga untuk membahas kebijakan ini. Isu penghapusan gaji ke-13 ini juga sudah berhembus kencang di kalangan ASN yan membuat mereka khawatir.

Namun, Zudan yang juga menjabat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku belum mendapat informasi mengenai kebijakan itu.

"Saat ini belum kami dapatkan informasi tersebut. Kami sebagai pengurus Korpri mewakili seluruh anggota Korpri, yang berjumlah lebih dari 4,7 juta ASN, sangat berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan gaji ke-13 dan 14 (THR) untuk para ASN dan pensiunan," kata Zudan kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Zudan mengatakan ASN dan pensiunan sangat membutuhkan gaji ke-13 dan ke-14 itu. Uang tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan lain. "Ini (THR dan gaji ke-13 besar sekali manfaatnya, terutama untuk membayar sekolah putra putri para ASN dan pensiunan" kata Zudan.

Jika mengacu pada PP Nomor 14 Tahun 2024, jadwal pencairan THR diperkirakan sekitar H-10 Hari Raya Idul Fitri atau sekitar 20 Maret 2025. Sedangkan gaji ke-13 diperkirakan dibayarkan pada Juni atau Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini sebelumnya menyatakan bahwa penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN masih belum pasti.

Kata dia, kebijakan THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2025 sedang disusun dan dibahas tim teknis dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebab, kebijakan ini juga mencakup gaji ke-13 dan THR untuk prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan serta anggota lembaga non-struktural (LNS), dan penerima pensiun. Kebijakan ini akan diatur dalam Nota Keuangan APBN 2025.

"Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara. Penghasilan bulanan tersebut bersumber dari anggaran belanja pegawai," jelas Rini.