UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Apindo Sebut Bakal Picu Gelombang PHK

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan, bagi dunia usaha, persoalan utama bukan soal setuju atau tidak setuju dengan kenaikan upah minimum itu, melainkan kemampuan untuk memenuhi kenaikan tersebut.

Bob menjelaskan, jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka dampaknya bisa berupa penundaan investasi baru, efisiensi besar-besaran yang bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja, atau bahkan keluarnya perusahaan dari sektor industri tertentu.

“Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” katanya.

Bob menambahkan bahwa Apindo selama ini telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kebijakan pengupahan dan memberikan masukan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing, dan produktivitas tenaga kerja.

Namun, ia merasa masukan tersebut belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Ia berharap Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi pengusaha, sebagai pemberi kerja yang juga ingin agar pekerja dapat berkembang dan maju, namun tetap dalam kerangka keberlanjutan usaha yang sehat.