Menkeu Sri Mulyani saat paparan kinerja APBN edisi Maret 2024, di Jakarta, Senin (25/3/2024). Foto: Kemenkeu
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Pemilu tahun 2024 hingga 29 Februari sudah mencapai Rp23,1 triliun, atau 60,3 persen dari pagu anggaran Rp38,3 triliun. Secara total sejak tahun 2022 hingga 2024, realisasi anggaran Pemilu tercatat sebesar Rp71,3 triliun.
"Untuk tahun ini yang Rp38,3 triliun sudah direalisasikan Rp23,1 triliun. Ini artinya 60,3 persen, karena kan pemilunya 14 Februari kemarin, jadi memang belanjanya memuncak pada Januari, Februari sampai dengan pemilihan suara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024, di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sri Mulyani merinci, realisasi anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp23,1 triliun tersebut meliputi belanja melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp21,2 triliun, dan melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp1,9 triliun.
KPU dan Bawaslu membelanjakan anggaran tersebut antara lain untuk honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sara teknologi informasi pemilu, honorarium pengawas adhoc, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara, penawaran logistik, operasional pengawas adhoc, dan pengawasan penetapan hasil pemilu.
Sedangkan realisasi anggaran melalui 14 k/l lain digunakan untuk pengamanan pemilu oleh TNI/Polri, pemenuhan altmatsus pengaman pemilu, operasi keamanan siber dan acara pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
Anggaran itu juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilu dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta pemantauan persidangan perkara pemilu.
APBN Tetap Solid dan On Track
Seraca umum, Sri Mulyani menyebytkan kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 tetap solid. APBN terjaga surplus dengan kinerja secara keseluruhan yang on-track.
Sri Mulyani membeberkan, hingga 15 Maret 2024 pendapatan negara tercatat terkumpul sebesar Rp493,2 triliun (17,6% dari target), belanja negara terrealisasi sebesar Rp470,3 triliun (14,1% dari pagu), sehingga surplus APBN adalah Rp22,8 triliun (0,1% dari PDB).
"Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB dengan keseimbangan primer juga surplus Rp132,1 triliun,” terang Menkeu.
Di tengah pelemahan ekonomi global, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Sedangkan kondisi pasar keuangan domestik masih dinamis. PMI Manufaktur masih berlanjut menunjukkan perbaikan, Indonesia terus melanjutkan ekspansi, sedangkan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus, surplus berlanjut memasuki bulan ke-46.
“Ini adalah sesuatu yang bagus karena di dalam level dunia harga komoditas mengalami pelemahan, yang biasanya di atas kertas untuk Indonesia yang perekonomiannya juga sangat ditentukan oleh komoditas resiliensi dari PMI dan ekonomi kita itu berarti menunjukkan sesuatu ketahanan yang sangat baik,” kata Sri Mulyani.