Anggaran Pemilu 2024 Sudah Dicairkan Rp29,9 Triliun dari APBN, Kemenkeu: Kami Siap jika 2 Putaran

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran Pemilu 2024 yang sudah disalurkan pada tahun anggaran 2023 itu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp26,1 triliun, serta melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp3,8 triliun.

Anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu itu digunakan untuk pembentukan badan adhoc, peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pengadaan dan pengawasan logistik, serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, anggaran untuk pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, hingga penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Sementara anggaran yang disalurkan melalui K/L digunakan untuk pemenuhan alat material khusus (almatsus) pendukung pengamanan pemilu, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, hingga perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu.

"K/L yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu dalam belanjanya itu ada 14 K/L, anggarannya Rp3,8 triliun untuk 2023. Mulai kepolisian, RRI, TVRI, Kemenpan RB untuk pengawasan ASN, Kominfo untuk berbagai macam informasi dan pembentukan pos pemilu," ungkapnya.

Menurut Menkeu, anggaran pemilu disalurkan setiap tahunnya, yang mana realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun dan alokasi pada APBN 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran pemilu sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,2 triliun. Alokasi anggaran pada APBN 2024 hanya disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu satu putaran.

Meski begitu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, pihaknya telah mencadangkan anggaran bila pemilu berlanjut ke putaran kedua.

"Kami sudah menyediakan cukup. Termasuk kalau ada putaran kedua, kami sudah siap. Semoga yang terbaik buat Indonesia," tandasnya. (ant)