Kalahkan Kemenkeu hingga Kemenhub, Anggaran Badan Gizi Nasional Tembus Rp71 Triliun

Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 seperti dilihat pada Selasa (20/8/2024), anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun, lebih besar dari sejumlah instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Keuangan.

Dalam keterangan buku tersebut, Badan Gizi unggul jauh saat dana untuk program makan bergizi gratis itu dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.

Misalnya Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

Berikutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku garda terdepan di sektor digital juga turun. Ini berkurang sekitar Rp6,9 triliun dari outlook tahun ini yang mencapai Rp14,6 triliun. Dipotong hampir setengahnya.

Lalu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang juga bertanggung jawab atas PDN mengalami sedikit kenaikan anggaran. BSSN mengantongi pagu Rp1,3 triliun di 2025, cuma naik Rp1 triliun dibandingkan outlook tahun ini.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun disorot. Pada saat bersamaan, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil terus terjadi.

Kementerian Perindustrian adalah pihak yang dekat dengan masalah tersebut. Namun, pagunya pada RAPBN 2025 hanya Rp2,5 triliun, berkurang dari Rp3,6 triliun dalam Outlook 2024.

Makan bergizi gratis memang program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Namun, Prabowo juga dibebani megaproyek IKN Nusantara yang diwariskan Presiden Joko Widodo.

Prabowo mengatakan dirinya akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru tersebut. Faktanya, anggaran untuk IKN di 2025 hanya Rp143,1 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp42,5 triliun.

Pihak yang mengurusi IKN, yakni Otorita IKN, juga tak mendapat dukungan uang melimpah. Belanja mereka hanya naik Rp100 miliar tahun depan, yakni dari Rp400 miliar ke Rp500 miliar.

Namun, anggaran KPK di 2025 justru merosot. Lembaga antirasuah itu diberi Rp1,2 triliun, turun dari outlook tahun ini sebesar Rp1,3 triliun.

Belanja untuk KPK memang menurun. Sedangkan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia naik drastis, dari Rp16,9 triliun ke Rp23,3 triliun, walau tetap lebih rendah dibandingkan Badan Gizi.

Di sisi aparat penegak hukum, hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sanggup mengalahkan pagu Badan Gizi. Polri mendapat Rp126 triliun atau naik dari Rp123,6 triliun, sekaligus menjadi K/L kedua pemilik anggaran terbesar di 2025.

Sedangkan dua dari tiga lembaga yudikatif tak mendapat kenaikan anggaran, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dengan Rp600 miliar dan Komisi Yudisial (KY) senilai Rp200 miliar. Hanya Mahkamah Agung (MA) yang anggarannya naik dari Rp11,3 triliun ke Rp12,2 triliun.

Sementara itu, ada badan yang anggarannya juga turun drastis. Seperti Badan Intelijen Negara (BIN) yang pagu belanjanya turun dari outlook 2024 sebesar Rp29,8 triliun menjadi Rp6,7 triliun.