Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok Kemenkeu
JAKARTA, (ERAKINI) – Ini kabar kurang menggembirakan bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah memastikan belum ada rencana perekrutan baru maupun kenaikan gaji PNS pada tahun 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, fokus utama RAPBN 2026 adalah mendanai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, alokasi untuk rekrutmen maupun penyesuaian gaji PNS belum masuk dalam kajian.
“Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” kata Sri Mulyani, dikutip Sabtu (16/8/2025).
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan pihaknya tetap berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB mengenai formasi PNS. Namun, semua keputusan tetap akan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.
“Tahun ini juga sudah ada penerimaan (PNS). Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga dan daerah. Namun, pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB. Belanja negara dipatok Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dibanding outlook 2025.
Belanja pemerintah pusat dialokasikan Rp3.136,5 triliun, naik 17,8 persen, dengan rincian belanja K/L Rp1.498,3 triliun dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun.
Sri Mulyani menekankan lonjakan belanja tersebut didorong oleh delapan program prioritas Presiden Prabowo, yakni ketahanan pangan; ketahanan energi; program makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; dan percepatan investasi dan perdagangan global
“Program MBG saja naik Rp330 triliun. Jadi memang kenaikan belanja cukup besar untuk mendukung prioritas pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Perubahan ini, menurut pemerintah, dilakukan agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Target ini sebagian besar ditopang penerimaan pajak yang diproyeksikan naik 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun. Secara total, penerimaan perpajakan dipatok Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.
Sedangkan PNBP ditetapkan Rp455 triliun, terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025, terutama karena hilangnya penerimaan dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.
