3 Kali Kasih Perintah, Prabowo Minta Kapolri dan Jaksa Agung Sikat Pengusaha Serakah dan Berengsek

KLATEN, (ERAKINI) - Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya musuh baru negara, yakni 'Serakahnomics'. Prabowo  menyebut mereka kelompok pengusaha serakah yang tega mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat lemah.

Untuk itu, Prabowo memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung menindak tegas pengusaha serakah dan berengsek tersebut.  Bahkan, Presiden sampai tiga kali mengeluarkan perintah kepada Kapolri dan Jaksa Agung saat peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). 

Awalnya, Prabowo bercerita tentang konsep dan tujuan keberadaan Kopdes Merah Putih. Ia menyinggung masalah klasik yang selalu dihadapi petani. Sejak tahun 2004 Prabowo mengaku sudah tahu betul masalah-masalah yang dihadapi petani, karena ia saat itu menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan pernah menjadi pembina Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

"Kita hadapi macam-macam kendala. Macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara, APBN, langka tidak sampai ke petani. Peraturannnya ada 145 peraturan. Ada belasan tanda tangan yang diperlukan dari pabrik ke petani. Kemudian, tiap panen, harganya jatuh, dari dulu," ujar Prabowo dalam sambutannya, dipantau dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu sorotan Prabowo adalah praktik curang pengusaha penggilingan padi. Ketiga panen tiba, pelaku usaha ini membeli gabah dari petani dengan harga murah atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Tetapi, pelaku usaha ini menjual kembali beras dengan harga tinggi, bahkan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah sudah mengambil tindakan untuk menertibkan para pelaku usaha serakah ini. Mereka kini sudah membeli gabah petani sesuai HPP sebesar Rp6.500 per kg. 

"Harga Rp6.500 sudah, Tapi, jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual 5.000 rupiah, di atas harga ejaran tertinggi. Ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana," tandasnya. 

Prabowo mengancam akan menyita penggilangan padi yang masih tidak tunduk pada aturan. Terlebih mereka ini bisa meraup untung hingga Rp2 triliun per bulan. 

"Saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar, karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan," bebernya.

Prabowo menyebut punya dasar hukum penyitaan itu, yakni UUD 1945. Prabowo sudah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung terkait UUD Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Termasuk tafsir Pasar 33 dan Ayat-Ayatnya yang menyebut negara menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut para penasihat Presiden, kata Prabowo, beras termasuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kalau tidak makan bagaimana? Jadi, beras menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertip, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini (UUD 1945)," tegas Prabowo.

Prabowo juga menyinggung praktik kotor pengoblosan beras yang merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun. Ia menegaskan praktik ini adalah penipuan dan tindak pidana. 

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun.  Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, pajak inilah, bea cukai inilah, ini Rp100 triliun kita rugi stiap tahun, dinikmati hanya 4-5 kelompok usaha," tandasnya.

Prabowo menilai para pengusaha tersebut sebagai penghianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah dan miskin. 

"Saya tidak terima ini.  Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan jaksa agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu ok, kalau tidak kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," tegas Prabowo lagi.

Prabowo menegaskan bukan anti-pengusaha. Indonesia sangat butuh pengusaha dan ia juga berlatar belakang pengusaha sebelum terjun ke politik.  Tapi Prabowo menekanan bahwa musuh negara adalah pengusaha yang serakah. 

"Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mashab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mashab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics,' tandasnya. 

"Serakahnomics ini enggak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah, patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega, petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah, ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat, itu namanya  mengisep darahnya rakyat. Itu menurut saya parasit, pengisep darah, vampir-vampir ekonomi," lanjut Prabowo.

Prabowo melanjutkan bahwa nilai Rp100 triliun bukan angka yang sedikit. Jika praktik curang ini bisa ditertibkan, dananya bisa digunakan untuk pembangunan sekolah.  Tahun ini pemerintah hanya mampu memperbaiki 11 ribuan sekolah  dengan anggaran Rp19 triliun. 

"Ini saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat dari belakang, dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita," pungkasnya.