Beras Oplosan Dijual Bebas di Supermarket, Negara Rugi Capai Rp10 Triliun

“Iya, beredar. Supermarket besar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dilansir Antara.

Setelah pengungkapan kasus ini, Amran mengatakan pihak supermarket langsung menarik produk beras oplosan tersebut dari rak penjualan. Ia berharap langkah tersebut membawa dampak positif bagi konsumen yang selama ini dirugikan.

Namun, Amran menegaskan bahwa bukti-bukti terkait praktik kecurangan itu telah diserahkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Hanya, ia memfokuskan penindakan pada produsen besarnya, bukan pedagang kecil.

“Jangan korbankan pedagang kecil tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” tegasnya.

Menurutnya, pedagang eceran sering kali hanya menjual barang tanpa mengetahui isi atau kualitas sebenarnya dari produk tersebut.

Amran mengungkapkan bahwa beras subsidi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut dioplos menjadi beras premium. Modusnya, sekitar 80 persen beras SPHP dicampur untuk dijual sebagai beras premium, sementara hanya 20 persen yang dijual sesuai ketentuan pemerintah di kios-kios.

Ia memperkirakan praktik curang ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun. 

Ultimatum 212 Merek Nakal
Mentan Amran sebelumnya mengancam akan membuka daftar nama 212 produsen beras nakal ke publik jika mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan praktik curang tersebut. Ia menyatakan masih memberi waktu satu hingga dua hari untuk mereka berbenah, sebelum daftar itu diumumkan secara terbuka.

Namun, dengan pertimbangan penyidikan, Amran memilih menahan publikasi nama demi menjaga keutuhan barang bukti. Ia memastikan nama-nama tersebut tetap akan terungkap ketika proses hukum berjalan.

"Nanti pasti diumumkan semua, terumumkan secara otomatis kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum," kata Amran.

Amran mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas para pelaku. Ia menegaskan bahwa ini adalah momentum penting untuk menertibkan tata niaga beras, mengingat stok nasional saat ini dalam kondisi melimpah.

"Sekarang ini tidak ada alasan harga naik, tidak ada. Produksi naik sesuai data BPS, sesuai badan pangan dunia (FAO). Kemudian stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Terus alasan apa lagi harga naik?" tegas Amran.