Beda dengan Airlangga, Menkeu Purbaya Sebut Anggaran Pembukaan Rekening Massal Belum Dihitung

Padahal, nilai proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp11 triliun sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan akan ada sekitar 200 juta penduduk yang menjadi target dari program pembukaan rekening tersebut. Dengan jumlah itu, kebutuhan anggaran diperkirakan berkisar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun.

Namun, Purbaya menegaskan jumlah target penerima program seharusnya tidak mencapai angka proyeksi tersebut, mengingat program utamanya menyasar penduduk berusia 17 tahun yang baru mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sedangkan bagi masyarakat yang telah memiliki rekening, menurut Purbaya belum menjadi pembahasan pemerintah.

“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul seperti apa. (Kalau) 200 juta (masyarakat), berarti 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat,” jelasnya.

Bendahara negara mengaku belum bisa memberikan perkiraan kapan program tersebut diimplementasikan. Meski cadangan fiskal cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, Purbaya menilai kecil kemungkinan program akan diterapkan tahun ini mengingat anggaran tahun berjalan telah ditetapkan.

“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” tuturnya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Purbaya, rekening BSI diperuntukkan khusus bagi masyarakat Aceh. Sedangkan masyarakat di wilayah lainnya menggunakan rekening BRI.

Program ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.