Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan PPN barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetap 0 persen pada 2025. Foto: Dok Kemenkeu
JAKARTA, (ERAKINI) - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap dijalankan pemerintah mulai 1 Januari 2025. Namun, Menteri KeuanganSri Mulyani memastikan PPN barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetap 0 persen.
“Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap 0 persen PPN-nya,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Menurut Menkeu, kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tetap dijalankan pemerintah mulai 1 Januari 2025. Namun demikian, pelaksanaannya tetap menjaga asas keadilan.
“Kami sedang memformulasikan lebih detail, karena ini konsekuensi terhadap APBN. Aspek keadilan, daya beli, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu kita seimbangkan,” ucapnya.
Menkeu menjamin kebijakan tersebut tidak akan menambah beban pajak pada barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kendati negara kehilangan potensi pendapatan hingga Rp265,6 triliun.
Jenis barang dan jasa tersebut antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan gula konsumsi. Kemudian, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, dan jasa asuransi. Berikutnya, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, pemakaian listrik, dan air minum, juga tetap bebas PPN.
PPN barang dan jasa tersebut sudah dibebaskan selama ini ketika tarif yang berlaku sebesar 11 persen. Pembebasan akan tetap diterapkan saat PPN naik menjadi 12 persen. Nilai PPN dari barang dan jasa yang bebas pajak tersebut cukup lumayan besar.
“Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, yang kami sebut sebagai fasilitas, untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp231 triliun. Itu PPN yang tidak dikumpulkan dari barang dan jasa yang PPN-nya dinolkan. Tahun depan kami perkirakan pembebasan PPN itu akan mencapai Rp265,6 triliun,” pungkasnya.