Anies: Pemerintah Harus Libatkan Pelaku Usaha Susun Kebijakan untuk Bangun Perekonomian Nasional
Akhmad Baihaqi Arsyad







Anies menyampaikan hal itu usai menghadiri kegiatan Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1/2024) malam.
Dijelaskan oleh Anies, kolaborasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, namun tetap melibatkan pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menyusun kebijakan.
"Jadi, prinsip kolaborasi artinya pemerintah yang memang memegang kewenangan, tetapi dalam menyusun kebijakan bukan hanya mengundang untuk partisipasi, melainkan kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu satu level di atas partisipasi," kata Anies.
Anies mengatakan, dengan kolaborasi itu, maka ada proses timbal balik dari gagasan yang dimiliki pemerintah dengan konsep yang dimiliki oleh pelaku usaha.
Selai itu, menurut Anies, Dengan melakukan hal tersebut, proses menyusun kebijakan harus didiskusikan dam dibahas bersama dahulu sebelum menjadi peraturan atau regulasi.
"Jadi, intinya bagi kami (Anies-Muhaimin, red.), Kadin itu adalah sebuah entitas bersama untuk kebutuhan administrasi dan manajemen dibagi di pusat dan daerah," ujar Anies.
Anies yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut juga akan turut mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan (sustainability) ke depan.



