Pemerintah Naikkan Alokasi KUR 2027 Menjadi Rp325 Triliun

Perhatian juga diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan bagi kelompok nelayan. Pemerintah berharap fasilitas kredit tersebut dapat dimanfaatkan lebih luas untuk memperkuat kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan lembaganya siap mendukung kelancaran penyaluran Kredit Program Pemerintah, termasuk melalui penyediaan data pada sistem layanan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.

OJK juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan implementasi program pembiayaan berjalan efektif. Salah satu jalurnya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang berperan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah.

“Terkait bagaimana mengoordinasikan pelaksanaan KUR maupun program UMKM di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” kata Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Ia mencontohkan pengembangan ekosistem keuangan inklusif di sejumlah desa nelayan. Melalui kolaborasi dengan kementerian terkait, OJK berupaya memperluas akses layanan dan pembiayaan keuangan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

“Misalnya, terkait desa nelayan, kami sampaikan ada beberapa desa nelayan yang sudah kami lakukan ekosistem keuangan inklusif dan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait untuk kami berikan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.