JAKARTA, (ERAKINI) - Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih berada dalam keadaan stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,87 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,94 poin persentase. Sementara itu, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 21,81 persen.
Dilansir dari Antara, Minggu (2/8/2026), pertumbuhan juga terjadi pada sejumlah sektor usaha. Salah satunya penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14 persen.
Pertumbuhan sektor tersebut sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, serta rangkaian hari libur nasional.
Namun, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan kuartal IV-2025.
Tingginya pertumbuhan secara tahunan pada awal tahun juga tidak terlepas dari faktor musiman serta tingginya konsumsi pemerintah.
Karena itu, kinerja ekonomi pada kuartal II-2026 akan menjadi ujian berikutnya. BPS dijadwalkan merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II pada 5 Agustus 2026.
Data tersebut akan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 5 persen setelah berakhirnya momentum Ramadan, Idul Fitri, pemberian tunjangan hari raya (THR), dan periode libur nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 masih mampu bertahan di atas 5 persen.
Optimisme tersebut ditopang oleh kuatnya investasi dan berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah.
Menurut Airlangga, investasi masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Permintaan investasi pada kuartal II-2026 juga dinilai tetap tinggi. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha masih meminta pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan dalam menjalankan usaha.
Pemerintah menjalankan program debottlenecking melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.
PemerintahSebutEkonomiBerbedadenganKondisi1998
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini stabil.
Menurut dia, kekhawatiran mengenai kemungkinan terulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998 tidak memiliki dasar yang kuat.
Dalam keterangan Bakom RI yang diterima di Jakarta, Selasa, awal pekan lalu, Qodari mengatakan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan situasi menjelang krisis 1998.
"Jadi, sebetulnya indikator-indikator fundamental kita sangat kuat dan itu yang membuat situasi dan kondisi pada hari ini menjadi sangat-sangat stabil," ujar Qodari.
Di sisi lain, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk atau sangat buruk.
Namun, pakar ekonomi Surya Vandiantara menilai hasil survei tersebut tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menggambarkan kondisi riil perekonomian Indonesia.
Menurut Surya, survei tersebut lebih menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, bukan indikator fundamental perekonomian nasional.
"Hasil survei SMRC tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menilai kondisi riil perekonomian Indonesia, akan tetapi dari hasil survei SMRC kita dapat menyimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi masih rendah," kata Surya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/7/2026) lalu.
Surya mengatakan terdapat perbedaan mendasar antara persepsi masyarakat berdasarkan hasil survei dengan indikator makroekonomi yang menunjukkan kondisi perekonomian nasional.
Salah satu indikator fundamental yang dinilainya menunjukkan sentimen positif adalah neraca perdagangan.
BPS mencatat, sepanjang 2025 atau satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 41,05 miliar dollar AS.
Surplus tersebut melanjutkan tren positif yang telah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Pada 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar 36,93 miliar dollar AS. Kemudian, pada 2024 surplus mencapai 31,04 miliar dollar AS.
"Surplus neraca perdagangan ini melanjutkan tren positif yang dicapai pada era pemerintahan sebelumnya di tahun 2023 sebesar 36,93 miliar dollar AS dan tahun 2024 sebesar 31,04 miliar dollar AS," ujar Surya.
Dengan demikian, gambaran kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya dua sisi yang perlu diperhatikan.
Di satu sisi, sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintah.
Data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 yang akan dirilis BPS pada 5 Agustus 2026 pun menjadi indikator penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi nasional dapat mempertahankan momentumnya setelah berakhirnya berbagai faktor pendorong musiman pada awal tahun.
