Konsesi Tambang untuk Ormas Tuai Polemik, Jokowi: Izin Diberikan ke Badan Usaha

"Yang diberikan itu adalah, sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas, persyaratannya juga sangat ketat," ujar Presiden Jokowi kepada wartawan usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang ditayangkan secara digital oleh Sekretariat Presiden, Rabu (5/6/2024).

Jokowi memastikan IUPK bukan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan secara langsung, melainkan melalui lembaga usahanya.

"Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan (IUPK), bukan ormasnya," tegas Jokowi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan IUPK untuk ormas keagamaan, sebelum izin tersebut diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono menjelaskan, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan memperoleh izin mengelola tambang. Seperti kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen.

WIUPK yang akan ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan juga akan diatur oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.

PP Nomor 25 Tahun 2024 merupakan Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.