Bangun Sekolah dan Puskesmas, Kemenkeu Tambah Anggaran IKN Menjadi Rp42,5 Triliun

“Dalam pelaksanaan di lapangan, beberapa area memerlukan penguatan untuk memastikan keselamatan jalan tol dan bangunan,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Isa menyebutkan adanya upaya perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, dan pasar di sekitar IKN untuk mempersiapkan kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.

"Perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN pada tahun ini. Kemudian juga pasar, puskesmas yang ada di sekitar itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas perbaikan, baik sarana prasarananya sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," terang Isa.

Hingga Juli 2024, dari total alokasi Rp42,5 triliun, baru terealisasi Rp11,2 triliun atau 26,4% dari pagu. Anggaran tersebut terdiri dari Rp9 triliun untuk infrastruktur dan Rp2,2 triliun untuk klaster non-infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa akselerasi pencairan anggaran biasanya terjadi pada kuartal III atau IV.

“Walaupun saat ini baru Rp11,2 triliun yang cair, tidak berarti belanja hanya sebesar itu. Penyerapan anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun,” jelas Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani  mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 sudah mencapai Rp1.170,8 triliun. Angka ini setara dengan 47,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp2.467,5 triliun, atau tumbuh sebesar 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari total belanja tersebut, sekitar Rp872,8 triliun atau 74,5 persen disalurkan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program. Diantaranya, untuk program perlindungan sosial (perlinsos), pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, Rp28 triliun telah dialokasikan untuk program Kartu Sembako yang mencakup 18,7 juta KPM. Dalam sektor pendidikan, pemerintah juga menyalurkan anggaran signifikan, antara lain Rp8,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).