Hukum Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid atau Musala

Artinya, “Imam empat madzhab telah sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat untuk pembangunan masjid atau mengafani orang mati,” (Lihat Abdul Wahhab Asy-Sya’rani, Al-Mizanul Kubra, Indonesia, Darul Kutub Al-Islamiyyah, juz II, halaman 13). 

Namun demikian, hukum penggunaan zakat fitrah untuk pembangunan masjid terus menjadi perdebatan di kalangan ulama. Meski mayoritas ulama, termasuk empat imam mazhab, berpendapat bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, tetap ada sebagian pihak yang berpendapat sebaliknya.

Dilansir dari NU Online, pendapat yang memperbolehkan zakat untuk masjid berangkat dari pemahaman terhadap makna "fi sabilillah" dalam Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa frasa ini, jika dilihat dari sisi zhahirul lafzh-nya (makna tekstual), tidak terbatas hanya pada orang-orang yang berperang di jalan Allah.

Dengan demikian, "fi sabilillah" dapat mencakup berbagai bentuk kebaikan lainnya. Pendapat ini didukung oleh nukilan Al-Qaffal, seorang ulama besar, yang mengutip pandangan sebagian ahli fikih bahwa zakat dapat didistribusikan ke sektor-sektor amal, termasuk mengafani jenazah, membangun benteng pertahanan, dan memperbaiki masjid.

Meski begitu, pandangan ini tetap menjadi minoritas dalam khazanah fikih Islam. Mayoritas ulama tetap berpandangan bahwa zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, harus diberikan kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

 وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي "تَفْسِيرِهِ" عَنْ بَعْضِ الْفَقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجَوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الَمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} عَامٌّ فِي الْكُلِّ. 

Artinya, “Ketahuilah, bahwa zhahir lafazh dalam firman Allah SWT: “fi sabilillah” tidak mengandung kepastian hanya mencakup setiap orang yang berperang. Atas dasar pengertian ini, maka Al-Qaffal menukil pendapat—dalam tafsirnya—dari sebagian pakar hukum yang membolehkan mendistribusikan zakat ke semua sektor kebaikan seperti mengkafani orang mati, membangun benteng, dan memperbaiki masjid. Sebab, firman Allah swt: “fi sabilillah” adalah bersifat umum mencakup semuanya,” (Lihat Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1419 H/1998 M,  juz X, halaman 127). 

Berangkat dari penjelasan di atas maka dalam status hukum zakat ke masjid ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dipegang oleh empat imam madzhab menyatakan tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid. 

Sedangkan pendapat kedua ada memperbolehkannya. Namun sayangnya Al-Qaffal sebagai ulama yang menukil dari sebagian fuqaha` tidak menyebutkan dengan jelas siapa para fuqaha` yang memiliki pendapat tersebut. Kendati demikian, pendapat ini dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu semisal di suatu kampung tidak ada orang yang mau menyumbang untuk pembangunan masjid padahal masjid tersebut sudah tidak layak dan harus diperbaiki.