Soal Aliran Uang Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Tidak Pernah Dilaporkan dan Tolak Keras Permintaan Anggota DPR
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) — Fakta persidangan kasus kuota haji tambahan 2023-2024 semakin mempertegas posisi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Gus Yaqut terbukti tidak pernah tahu adanya penerimaan-penerimaan dan permintaan uang dari anggota Komisi VIII DPR RI maupun Pansus Haji.
Fakta ini terungkap dari keterangan terdakwa mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfa Abidal Azis (Gus Alex) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Gus Alex dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa lain, yakni mantan Menteri Agama Gus Yaqut, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.
Dalam persidangan, Gus Alex mengakui adanya penerimaan uang dari pihak-pihak PIHK dan juga permintaan uang dari anggota Komisi VIII DPR RI. Namun, hal itu tidak pernah ia laporkan kepada Gus Yaqut sebagai Menteri Agama.
"Ini menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan saya dalam proses aliran uang, baik masuk maupun keluar. Kesaksian Pak Alex barusan juga menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan saya dalam aliran uang," ujar Gus Yaqut kepada wartawan usai mengikuti persidangan.
Gus Yaqut meyakini hal tersebut tidak dilaporkan Gus Alex karena takut. Sebab dirinya sejak awal memang tidak mentolerir adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Termasuk meladeni permintaan pihak-pihak tertentu.
"Beliau takut karena saya sejak awal sangat keras dan selalu mengingatkan jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan haji," tandasnya.
Gus Yaqut juga menegaskan, berbagai dugaan kecurangan dalam proses kuota haji tambahan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pembagian Kuota Haji Tambahan.
Sementara itu, kuasa hukum Gus Yaqut, Melissa Anggraini, mengatakan keterangan Gus Alex mengenai permintaan dari Komisi VIII DPR RI sudah sangat jelas.
"Yang pasti Gus Yaqut sudah sangat clear posisinya sejak awal. Apa pun permintaan dari Komisi VIII tidak pernah dipenuhi," tegas Melissa.
Ia mengungkapkan, ketika Gus Alex akhirnya menyampaikan adanya permintaan dari Komisi VIII, Gus Yaqut langsung menolak dan marah.
"Ketika Gus Alex menyampaikan terkait ada permintaan dari Komisi VIII, itu hanya satu kali. Penyampaian permintaan dari Gus Alex kepada Gus Yaqut terkait permintaan Komisi VIII dan itu langsung dijawab oleh Gus Yaqut, 'tak usah'," tegas Melissa.
Menurut Melissa, Gus Yaqut tidak ingin permintaan semacam itu menjadi beban bagi dirinya maupun Kementerian Agama. Fokusnya saat itu adalah memastikan seluruh program kementerian dan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik.
Dalam persidangan, hakim anggota juga mencecar Gus Alex soal permintaan anggota DPR RI. Gus Alex berdalih seluruh tindakannya merupakan inisiatif pribadi untuk merespons permintaan dari Senayan demi memperlancar proses penyelenggaraan ibadah haji.
"Semua yang saya lakukan itu adalah inisiatif saya untuk merespons permintaan-permintaan dari berbagai pihak. Hal-hal tersebut saya lakukan semata-mata untuk memperlancar proses penyelenggaraan ibadah haji," katanya.
Hakim sempat mempertanyakan adanya peristiwa ketika Gus Alex melayani pihak-pihak dari Pansus DPR, Gus Yaqut masih berada di Arab Saudi. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Alex disebut menjemput Gus Yaqut di bandara dan menyampaikan persoalan tersebut. Gus Alex membenarkan peristiwa itu.
Ketika hakim menanyakan apakah Gus Yaqut memberikan teguran setelah menerima laporan tersebut? Gus Alex mengungkapkan bahwa Gus Yaqut langsung marah dan meminta uang yang telah diberikan untuk ditarik kembali.
"Pada saat itu, beliau langsung marah, kemudian meminta saya untuk menarik uang yang sudah diterima," ungkap Gus Alex.
Dalam persidangan Gus Alex juga menyampaikan bahwa Gus Yaqut saat menjadi Menteri Agama sangat menjunjung tinggi integritas. Hal ini kemudian semakin membuat penasaran majelis hakim.
"Kenapa saudara saksi tidak berani menolak permintaan-permintaan itu (dari DPR RI). Kenapa tidak lapor sama menteri," tanya hakim
Gus Alex mengaku saat itu dalam posisi tertekan. Sebab, ia ingin penyelenggaraan haji 2024 tidak terganggu karena persoalan ini. Maka itu, ia berusaha sendiri mencarikan solusi, walaupun dengan cara meminjam sebagian uangnya dari PIHK.


















