PPIH Maksimalkan Visitasi dan Edukasi untuk Wujudkan Kemandirian Ibadah Jemaah Haji

Dia menjelaskan, Daker Makkah yang membawahi 10 sektor dan satu sektor khusus memastikan setiap pembimbing ibadah turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan membimbing jemaah.

“Tugas Daker adalah melakukan pengawasan terhadap program visduk di sektor. Tujuannya untuk memastikan sejauh mana program-program bimbingan ibadah benar-benar sampai dan dipahami oleh jemaah haji kita,” ujar Arief di Makkah, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, materi yang disampaikan dalam program visduk bersifat menyeluruh. Tidak hanya membahas fikih ibadah haji, tetapi juga mencakup teknis perjalanan, manajemen jemaah, hingga informasi terkait layanan kesehatan, akomodasi, dan konsumsi.

Selain itu, PPIH juga memastikan adanya layanan prioritas bagi kelompok rentan, seperti jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Kondisi khusus seperti jemaah lansia dan disabilitas harus dipastikan mendapatkan layanan bimbingan ibadah yang setara dan memadai,” kata Arief.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas ruang di sejumlah hotel tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan edukasi. PPIH memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan bimbingan kepada jemaah.

“Kapasitas mushala hotel memang berbeda-beda, tapi itu bukan hambatan. Kami memanfaatkan teknologi dengan membuat tautan Zoom atau YouTube. Jadi, selain yang hadir secara fisik di mushala, jemaah yang berada di kamar tetap bisa mengikuti edukasi,” ujarnya.

Menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), materi visduk akan lebih difokuskan pada aspek teknis pelaksanaan ibadah. Edukasi ini sengaja diberikan mendekati waktu pelaksanaan agar lebih mudah diingat oleh jemaah, termasuk terkait kebijakan nafar awal bagi jemaah gelombang pertama.

Arief juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang wukuf. PPIH melarang jemaah melakukan ziarah ke luar Kota Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu, meskipun ziarah di dalam kota masih diperbolehkan.

Terkait pelaksanaan tarwiyah, Arief menegaskan pemerintah tidak menganjurkan, namun juga tidak melarang. Bagi jemaah atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang tetap melaksanakannya secara mandiri melalui kerja sama dengan maktab, PPIH mewajibkan adanya pelaporan.

“Kami sudah menyiapkan formulir yang harus diisi. Intinya harus ada jaminan bahwa ibadah jemaah terjamin, keamanannya terjaga, serta fasilitas dasar seperti konsumsi dan tempat istirahat tidak terabaikan,” kata Arief.