Dasco: DPR Tak Berwenang Copot Kapolri, Panglima TNI, hingga Ketua KPK

"Itu kan tergantung nanti dari pemerintahnya, menindaklanjuti atau enggak. Karena itu kan bukan keputusan kita sendiri juga. Itu kan bukan kita yang bisa kemudian menyatakan bahwa (diberhentikan). Kan itu sifatnya nanti cuma rekomendasi," tandasnya.

Dasco juga menekankan bahwa revisi Tata Tertib DPR tidak diatur dalam undang-undang yang bersifat mengikat. Jadi, ia membantah bahwa revisi Tatib tersebut bertujuan untuk mencopot pejabat lembaga tertentu.

"Enggak ada yang katanya buat mencopot ini, mencopot itu. Itu sih udah, apa ya, terlalu berlebihan, karena maksud kita enggak begitu," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan. Ia menegaskan bahwa Peraturan DPR tentang Tata Tertib tidak memberikan kewenangan bagi DPR untuk mencopot pejabat yang telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Evaluasi berkala hanya bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Bob Hasan menegaskan DPR tak ada kewenangan untuk mencopot pejabat yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Politikus Gerindra itu menyebut keputusan akhir tetap pada pemegang kewenangan tertinggi. Contohnya Komisi Yudisial (KY) yang berkaitan dengan hakim.

"Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden. Kalau di MA misalkan Komisi Yudisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri," imbuhnya.

Menurut Bob, revisi yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga negara. Salah satu pasal baru yang disisipkan dalam revisi adalah Pasal 228A yang menyebutkan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPR.

Berikut bunyi Pasal 228A yang disisipkan dalam revisi Tata Tertib DPR:

Pasal 228A
(1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Diketahui, sejumlah pejabat negara diangkat dengan terlebih dulu melalui  fit and proper test di DPR. Mereka di antaranya Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Panglima TNI, Kapolri, anggota BPK, hingga penyelenggara pemilu (Komisioner KPU dan Bawaslu).