Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Terpilih Aklamasi Jadi Pjs Ketua Umum Apkasi

Mochamad Nur Arifin menggantikan posisi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang masa jabatannya berakhir. Mochamad Nur Arifin akan bertugas untuk sisa periode kepengurusan 2021-2026.

Tugas utama Nur Arifin adalah mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) Apkasi ke-6, yang rencananya digelar di Kabupaten Minahasa Utara pada akhir Mei 2025. Munas ini akan menentukan Ketua Umum Apkasi definitif untuk periode selanjutnya.

Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menjelaskan bahwa rapat dewan pengurus ini diadakan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan organisasi. "Teknisnya, Pjs Ketua Umum dipilih dari para Wakil Ketua Umum. Setelah musyawarah, dipilihlah Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, secara aklamasi berdasarkan kriteria masa jabatan terlama dalam kepengurusan," ujar Sarman.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apkasi sebelumnya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan pengurus, anggota, dan tim sekretariat Apkasi selama masa kepemimpinannya.

"Saya ucapkan selamat kepada para bupati yang akan dilantik. Kepada Pjs Ketum Apkasi, saya titip pesan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, lembaga tinggi negara, dan Kementerian Dalam Negeri. Apkasi siap mendukung semua program pemerintah pusat, dan yang terpenting, persiapkan Munas ke-6 dengan baik. Jaga terus semangat solidaritas organisasi," pesan Bupati Dharmasraya itu.

Bendahara Umum Apkasi, Ratu Tatu Chasanah, kemudian melaporkan kondisi keuangan organisasi. "Sebagai bentuk transparansi, laporan keuangan Apkasi selalu diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar. Alhamdulillah, dalam kepengurusan ini, kami telah berhasil membeli gedung permanen Apkasi. Gedung ini menjadi rumah bersama bagi pemerintah kabupaten dalam menyalurkan aspirasi daerah ke pusat. Semoga aset ini bisa dimanfaatkan secara optimal di masa depan," ujar Bupati Serang itu.

Dalam pernyataan singkatnya, Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan menjalankan amanah ini. "Dengan mengucapkan Bismillah, saya siap menjalankan tugas ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada para bupati yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang. Mari kita hadiri Munas Apkasi di Kabupaten Minahasa Utara, yang juga akan menjadi momentum perayaan ulang tahun ke-25 Apkasi dan malam Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025," ajaknya.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Bendahara Umum Ratu Tatu Chasanah, didampingi Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang. Turut hadir para Wakil Ketua Umum, di antaranya Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Bupati Bandung Dadang Supriatna, dan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Selain itu, hadir para Wakil Sekretaris Jenderal, seperti Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, dan Bupati Bungo Mashuri, serta Wakil Bendahara Umum Bupati Musi Rawas Ratna Machmud.

Dengan pengangkatan ini, Mochamad Nur Arifin diharapkan dapat memimpin Apkasi dengan baik, mempersiapkan Munas ke-6, dan menjaga solidaritas antar-pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Tentang Apkasi
Apkasi merupakan wadah kerja sama pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang dideklarasikan pada 30 Mei 2000 oleh 26 bupati dari 26 provinsi saat itu.

Keanggotaan Apkasi menganut sistem Stelsel Pasif. Artinya, seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia, termasuk kabupaten yang baru dimekarkan secara otomatis menjadi anggota Apkasi. Saat ini terdapat 416 pemerintah kabupaten di Indonesia dan aktif di organisasi Apkasi.

Sebagai wadah pemerintah kabupaten, Apkasi memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten.

Tugas-tugas Apkasi di antaranya memasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai hakekat otonomi daerah. Sesuai dasar pembentukannya pada tahun 2000, Apkasi memiliki tugas pokok sebagai penyedia advokasi, mediasi, dan fasilitasi bagi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya sesuai hakekat otonomi daerah.