Rakernas APKASI, Mendagri Dorong Kepala Daerah Aktif Hidupkan Sektor Swasta

Hal itu disampaikan oleh Tito Karnavian saat menjadi keynote speaker atau pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Setiap daerah diharapkan nanti mampu untuk PAD-nya tinggi, membiayai sendiri," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Untuk merealisasikan hal itu, lanjut dia, dibutuhkan kemampuan yang andal dari seorang kepala daerah. Sehingga, Mendagri meminta APKASI bersama asosiasi-asosiasi kepala daerah lainnya agar membuat pelatihan bagi kepala daerah, terutama yang mampu membekali kepala daerah dalam memahami regulasi dengan baik, serta menumbuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan).

“Kombinasi keduanya akan dapat memaksimalkan potensi suatu daerah. Bagaimana membuat agar pemikiran para kepala daerah berpikir dia seperti birokrat yang mengerti aturan, tapi dia (juga) bisa berpikir sebagai entrepreneur, wirausahawan," ujarnya.

Mendagri menyebut bahwa beberapa daerah di Indonesia mempunyai potensi alam yang besar dan tak kalah dengan sejumlah tempat wisata populer di dunia, seperti Maldives.

“Potensi inilah yang perlu ditangkap kepala daerah agar dapat meningkatkan PAD-nya. Bila terdapat regulasi yang menghambat optimalisasi tersebut maka diselesaikan melalui forum APKASI,” jelasnya.

Tito dalam kesempatan itu juga memberikan sejumlah pesan penting yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah di antaranya untuk fokus pada kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pegembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memberikan pengarahan kepada kepala daerah terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024.

“Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di antaranya kami ingin mengusulkan pelantikan serentak bertahap, di mana tahap pertama pada 1 Januari 2025, dan tahap berikutnya sekitar Februari bagi yang masih bermasalah dan menggugat ke MK hingga selesai,” terang Mendagri saat memberikan pengarahan.

Gelombang berikutnya, diperuntukkan bagi daerah yang masalah pemilunya berlarut-larut dan harus dilakukan proses ulang dari awal. “Skenario pelantikan serentak inilah yang ingin kita sampaikan ke Komisi II DPR. Bagi rekan-rekan bupati yang punya saran, silahkan disampaikan kepada kami,” tukasnya.