Deddy Sitorus Sebut Indikasi Kongres PDIP 2025 Mau Diacak-acak Sudah Terlihat

“Tanda-tandanya kita bisa lihat dari gugatan yang diajukan kelompok tertentu atau pihak yang didorong oleh orang tertentu untuk mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personil DPP PDIP,” kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024) kemarin.

Indikasi kedua, lanjut Deddy, terlihat dari kemunculan spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa PDIP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah ilegal. 

“Itu kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah melakukan salah satu respon beberapa waktu yang lalu. Selebihnya itu tanggung jawab anda untuk mencari tahu lebih dalam,” pungkasnya. 

Sebelumnya, lima kader PDIP sempat mengajukan gugatan ke PTUN terkait SK kepengurusan PDIP 2025-2026 yang mereka anggap bertentangan dengan AD/ART PDIP. 

Mereka menilai bahwa SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024, yang memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025, bertentangan dengan Pasal 17 tentang struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti lima tahun. Namun, setelah itu, kelima kader PDIP tersebut meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan mencabut gugatan mereka.

Megawati Soekarnoputri sendiri telah mengungkapkan adanya upaya untuk menggoyang agenda Kongres PDIP 2025. Ia menyampaikan ada narasi yang dibuat bahwa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil, dan bahwa di Kongres mendatang, ada pihak yang ingin mengacaukan jalannya. 

“Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya,” tuturnya. 

Namun, Megawati tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang dimaksud. Ia juga tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah upaya untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP. 

“Aku juga udah ada nih berita, nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut,” ujarnya. 

Isu ini semakin mengemuka menjelang Kongres PDIP yang dijadwalkan pada 2025, dan diprediksi akan menjadi momentum penting bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.