Aktivis Muda NU Sebut Isu Pemberhentian Ketum PBNU Sarat Muatan Politik

“Kalau aturan yang rigid dan jelas tentang narasumber kaderisasi kepemimpinan NU yang terindikasi terhubung dengan jaringan zionisme itu tidak ada, maka keputusan Rais Aam bisa dinilai sarat kepentingan politik,” ujarnya.

Selain soal narasumber, risalah tersebut juga menyinggung dugaan persoalan tata kelola keuangan di tubuh PBNU yang dianggap bertentangan dengan hukum syar’i. Terkait hal itu, Adlin meminta semua pihak bersikap objektif. 

“Kalau masalahnya soal keuangan, kami meminta audit oleh pihak ketiga, yakni akuntan publik, agar dilakukan secara proporsional dan transparan,” katanya.

Di tengah memanasnya dinamika internal NU, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr Abdul Mustaqim, menawarkan tiga solusi win-win agar jam’iyyah tidak terpecah. 

Pertama, ia mendorong dilakukannya musyawarah maknawi dan keulamaan untuk memulihkan hubungan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. 

“Dua pilar jam’iyyah ini harus disatukan dengan hikmah, bukan dibenturkan oleh bisikan ‘Sengkuni’,” ujarnya.

Kedua, Mustaqim menegaskan bahwa NU harus kembali menjadi rumah akhlak, bukan arena tarik-menarik kepentingan. Menurut dia, para kiai dan cendekiawan perlu hadir sebagai penuntun arah bangsa, bukan sekadar komentator politik.

Ketiga, ia mengajak NU memperkuat perannya sebagai moral force dan civilizational builder, sebagaimana gagasan Cak Nur (Prof Nurcholish Madjid). Fokus NU, kata dia, seharusnya bukan berebut pengaruh politik, melainkan memberdayakan umat, mengembangkan ekonomi santri, meningkatkan literasi digital, menjaga martabat kemanusiaan, serta membawa Islam Nusantara sebagai rahmat bagi semesta.