Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keynote speech dalam diskusi panel bertajuk 'Humanitarian Islam dan Pendekatan Lintas Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah' yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PNNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024) siang. (Foto: Akhmad Baihaqi Arsyad/Erakini)
Menurutnya, NU telah aktif di berbagai forum global guna menyuarakan perdamaian dunia, mulai dari Konferensi Islam Asia Afrika di 1965 hingga kerja sama pada G20 atas Religion of Twenty (R20).
Hal itu disampaikan oleh Luhut saat menyampaikan keynote speech dalam diskusi panel bertajuk 'Humanitarian Islam dan Pendekatan Lintas Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah' yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024) siang.
"PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia harus me-lead dalam upaya perdamaian Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama, melibatkan berbagai pihak," kata Luhut.
Dengan anggota lebih dari 100 juta, menurut Luhut, NU telah mencapai 18 kali lipat dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dengan demikian, NU memiliki kekuatan politik yang besar, termasuk dalam penentuan arah politik nasional.
Dalam presentasinya, Luhut juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan lainnya.
Menurutnya, ekspor berpotensi menurun akibat perlambatan ekonomi dunia. Impor meningkat seiring peningkatan harga komoditas, terutama minyak. "Inflasi berpotensi meningkat akibat kenaikan harga impor dan BBM. Konsumsi rumah tangga menurun akibat peningkatan inflasi. Meningkatnya ketidakpastian mendorong capital outflow dan menurunkan minat investasi global," tambahnya.
Bagi Luhut, di tengah berbagai tantangan yang ada, ekonomi dunia, termasuk Indonesia, tidak bisa menanggung beban yang lebih besar lagi dari dampak perang, termasuk perang di Timur Tengah.
Penyelesaian perang yang lama dan potensi meluasnya skala perang di Timur Tengah berdampak signifikan tidak hanya terhadap ekonomi yang terlibat atau di kawasan, tetapi juga ekonomi dunia, melalui peningkatan harga minyak, terganggunya rantai pasokan dunia, dan turunnya pertumbuhan ekonomi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini mengatakan, dampak negatif yang sama dapat dirasakan oleh Indonesia, yang berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo maupun Visi Indonesia Emas 2045.
Luhut menyebut bahwa Indonesia sebagai negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia, baik secara populasi maupun ukuran ekonomi, harus dapat memainkan peran yang aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.
"Upaya ini harus di-lead (dipimpin) oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan lintas agama dan melibatkan berbagai pihak," ujar Luhut.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Ketua Umum PBNU KH Yahya C Staquf, rohaniawan Katolik yang juga profesor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno SJ, CEO Center for Shared Civilization Values (CSCV) C Holland Taylor, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Muchsin Shihab, dan rohaniawan Protestan Martin Lukito Sinaga.
Dalam sesi diskusi panel, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan bahwa agama merupakan salah satu masalah utama konflik, meski tidak selalu menjadi masalah paling utama.
Gus Yahya menilai, konflik di Timur Tengah memang ada faktor ekonomi atau politik, tetapi faktor agama tidak bisa diabaikan. "Kita ingat bahwa zionisme itu mengklaim hak kepemilikan tanah itu berdasar wacana agama," kata Gus Yahya.
Karena itu, menurut Gus Yahya, wawasan keagamaan di tingkat masyarakat harus menjadi salah target pembenahan untuk mengatasi problem konflik secara lebih utuh.
"Pemerintah Mesir dan Israel, misalnya, bisa saja menjalin kesepakatan sebagaimana pernah terjadi, tapi kalau masyarakatnya belum di-address (diatasi permasalahannya, red), akan muncul perlawanan dari dalam terhadap pemerintah yang bersepakat itu," tambahnya.
