Doktrin Soal Khilafah, Ini Sederet Tokoh HTI yang Hadiri Acara ‘Metamorfoshow’ di TMII

"Mereka juga mengaku tidak ada atribut ataupun simbol organisasi HTI selama rangkaian acara," katanya, Sabtu (24/2/2024) lalu. 

Polisi tidak begitu percaya begitu saja, karenanya pihak kepolisian bersama TMII terus menyelidiki kasus tersebut. Polisi juga turut mendalami kemungkinan adanya doktrinisasi ‘khilafah’ kepada peserta dalam acara seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Masih didalami," ujar dia.

Lalu siapa saja tokoh HTI yang ada dalam acara tersebut. Dilihat dari foto yang beredar, acara itu dihadiri Ismail Yusanto yang merupakan Juru Bicara HTI. Lalu ada juga Aab El Karami, salah satu dari sekian Konten Kreator HTI.

Kemudian, ada sosok yang merupakan influencer dari kalangan Gen Z yakni M Ihsan Akbar. Dan Akhmad Adiasta berprofesi sebagai Narrator, Producer Dokusinema Sejarah Islam ‘’Jejak Khilafah di Nusantara’.

Terkait ini, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mendukung pengusutan acara ‘Metamorfoshow’ di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diduga terkait dengan organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut eks Ketua Umum PP GP Ansor ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. 

"Kita serahkan ke polisi kita dukung polisi untuk melakukan pengusutan terhadap masalah itu," kata Menag Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menegaskan, HTI adalah organisasi terlarang. Oleh sebab itu, seharusnya tidak boleh ada aktivitas HTI di Indonesia. Sementara Kemenag, akan memantau pengurusan acara yang melibatkan anak-anak muda tersebut. 

"Serahkan polisi karena HTI kan sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tidak boleh beraktivitas di republik ini, jadi bila ada pelanggaran itu polisi yang melakukan tindakan. Pastilah Kemenag pasti memantau perkembangannya," tuturnya. 

Diketahui, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017. Hal ini sebagaimana keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan HTI. 

Saat itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.