Tok! MK Perintahkan Pilkada Barito Utara Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS

“Untuk diletakkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Suhartoyo.

Dengan dikabulkannya sebagian permohonan dan adanya perintah PSU, maka Keputusan KPU Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan batal sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.

Mahkamah menjatuhkan putusan demikian lantaran terbuktinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Barito Utara di TPS-TPS tersebut.

Khusus di TPS 01 Kelurahan Melayu, Mahkamah mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Mahkamah juga mempertimbangkan tindakan KPU Barito Utara yang memasukkan selisih surat suara tidak sah pada surat suara tidak terpakai demi finalisasi Sirekap KPU.

“Mahkamah menilai adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah  dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,” ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan.

Adapun untuk TPS 04 Malawaken, Mahkamah membenarkan adanya sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan KWK tanpa menunjukkan kartu identitas. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP el atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS.  

“Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih, secara teknis, akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilihan di TPS,” kata Daniel.

Diketahui, Pilkada Serentak Barito Utara, Kalimantan Tengah tahun 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Utara H. Gogo Purman Jaya dan Drs. Hendro Nakalelo nomor urut 1 yang didukung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Kemudian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya nomor urut 2 yang didukung oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).